Andi Mallarangeng menyebut Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengklaim sudah mendapatkan dukungan dari Partai NasDem dan PKB untuk maju dalam Pilpres 2024.
Hal ini disampaikan Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat ini berdasarkan keterangan saksi yang diajak bertemu Moeldoko dalam rencana pengambilan paksa atau kudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Demokrat, sebagai kendaraan untuk Pilpres 2024.
“Katanya dia (Moeldoko) direstui oleh Pak Lurah dan didukung oleh menteri-menteri. Untuk 2024 katanya didukung PKB dan didukung Partai NasDem, tinggal Partai Demokrat, begitu katanya,” ungkap Andi, Jumat (5/2/2021).
Andi mengatakan, AHY mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengklarifikasinya, berdasarkan keterangan saksi yang didapat DPP Partai Demokrat.
“Karena ada berita begitu-begitu kita tanya sama pak Jokowi, kirim surat baik-baik dengan sopan, benar tidak kata-kata pak Moeldoko itu pada kader-kader kami?” ujar Andi.
Para saksi tersebut adalah kader dari beberapa DPC Demokrat dengan jumlah sekitar sembilan orang diundang ke Hotel Aston, Jakarta, oleh kader Demokrat yang berada di Jakarta.
“Jadi waktu itu diundang ke Jakarta karena dikatakan ada penyaluran bantuan bencana dan sebagainya. datang lah ke Jakarta, di Jakarta malah dipertemukan dengan pak Moeldoko,” katanya.
“Pak Moeldoko di situ bicara tentang KLB bahwa dia siap maju menjadi Ketum Partai Demokrat melalui KLB. Karena dia memang mau nyapres Pemilu 2024, katanya sudah didukung oleh pak Lurah, direstusi oleh pak Lurah,” imbuhnya.
Andi juga menyebut pertemuan tersebut bukan hanya berlangsung sekali, tetapi ada lanjutannya dengan salah satu petinggi Partai Demokrat.
“Kedua pertemuan itu sama-sama membicarakan soal KLB. Moeldoko berencana untuk melakukan pertemuan dalam beberapa gelombang, hanya saja kader kadung melaporkan ini pada Ketum AHY,” ujarnya.
Ungkapan Pak Lurah itu kembali terlontar pada isu upaya kudeta Agus Harimurti Yudhoyono dari kursi Ketum Partai Demokrat.
Belakangan, Moeldoko mengakui dirinya diundang ke hotel tersebut untuk menemui beberapa kader Partai Demokrat.
Andi mengatakan, pihak Demokrat tidak mempermasalahkan jika obrolan KLB terjadi dalam internal partai. Maka keterlibatan Moeldoko selaku pihak eksternal ia anggap sebagai intervensi dari pemerintah.
“Ini gaya orde baru,” ujar Andi.
Andi lalu menyinggung bagaimana pemerintahan di Orde Baru (orba) melakukan intervensi terhadap parpol.
Sebelumnya Andi mengungkit soal kesaksian kader Demokrat yang mengaku mendengar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut oleh Moeldoko menggunakan kode Pak Lurah.
Andi menjelaskan, pihak Demokrat meminta kejelasan dari Presiden Jokowi karena menilai masalah ini bukan lagi internal partai, sebab melibatkan pejabat tinggi di pemerintahan.
“Persoalannya karena ada elemen kekuasaan yang melakukan intervensi dan mencoba mengambil alih kepemimpinan yang sah dari Partai Demokrat secara paksa melalui kekuasaan dan uang,” kata Andi.
Andi mengklaim, cara Partai Demokrat bertanya kepada presiden sudah sangat sopan.
“Makannya kita tanyakan kepada Pak Jokowi,” ujar dia.
Andi menjelaskan, pada saat bertemu di Jakarta, para kader Demokrat mendengar Moeldoko menyebut Presiden Jokowi menggunakan kode Pak Lurah.
“Itu laporan dari kader-kader kami yang ditemui oleh Pak Moeldoko di Hotel Aston,” kata dia.
“Bukan cuma sekali, ada dua kali pertemuan yang kemudian mengatakan bahwa dia siap mengambil alih Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa.”
“Lalu kemudian telah direstui oleh Pak Jokowi, Pak Lurah katanya, dan kemudian menteri-menteri lain,” jelasnya.
