Hukum dijadikan alat menjegal lawan politik menjelang Kontestasi politik 2024. Hal ini ditandai dengan bermunculannya kasus korupsi yang cukup lama mengendap kini dibangkitkan kembali dengan menyasar tokoh-tokoh politik yang berseberangan dengan kekuasaan.
Apabila hukum dijadikan alat menjegal lawan politik menurut putri sulung Gus Dur, Alissa, sangat membahayakan bagi masa depan bangsa.
Putri Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid mengungkapkan kekhawatirannya ketika hukum dijadikan untuk bahan menjegal jelang kontestasi politik 2024.
“Saya tak ingin kontestasi politik menjadikan hukum sebagi bahan jegal-jegalan. Itu bahaya bagi masa depan bangsa,” ujar Alissa melalui akun X Space pribadinya Minggu, 3 September 2023.
Alissa menegaskan, aparat penegak hukum (APH) sejatinya harus memeriksa pihak terkait yang diduga terlibat kasus korupsi. Namun jangan sampai hukum dimanfaatkan hanya untuk kepentingan politik saja.
“Segala kasus siapapun yang diungkap untuk main jegal-jegalan, saya tidak setuju. Itu menggadaikan kedaulatan hukum di Indonesia, hanya untuk kepentingan lima tahunan. Semoga tidak ada,” ujar Alissa.
Cuitan Alissa ini juga sebagai respons langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berpeluang memeriksa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Padahal Cak Imin telah dideklarasikan sebagai bakal cawapres mendampingi Anies Baswedan.
Sebelumnya, pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur merespons soal kasus dugaan korupsi pengadaan sistem pengawasan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) terjadi saat 2012. Kasus itu diduga berkaitan dengan Cak Imin.
“Jadi semua yang terlibat, yang disebutkan oleh para saksi dan ditemukan juga di bukti-bukti, kita akan minta keterangan,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 1 September 2023.
