Tidak hanya kalangan budayawan dan wartawan yang kecewa dengan kepemimpinan Gubernur Sumbar Mahyeldi. Ternyata sejumlah guru honorer kini mengalami nasib terkatung-katung karena kenaikan gaji mereka tak kunjung terealisasi, padahal sudah dianggarkan pada APBD 2023.
Terkait hal ini, Ketua Umum Serikat Praktisi Media Indonesia (SPMI), Edi Anwar, mengatakan bahwa saat ini citra Gubernur Sumbar Mahyeldi sedang terpuruk di mata publik.
“Kita prihatin dengan gaya Mahyeldi dalam memimpin Sumbar, dan kita belum melihat dan mendengar terobosan yang dilakukan pemerintah provinsi untuk kemajuan Sumbar sejak dipimpin Mahyeldi,” ujar Edi Anwar.
Menurut Edi Anwar, kekecewaan warga Sumatera Barat terhadap Mahyeldi, berawal dari kasus beredarnya surat Gubernur Sumbar minta sumbangan untuk penerbitan buku. Setelah itu, muncul kasus Pemprov Sumbar membuat budayawan dan seniman meradang, ketika gedung di Taman Budaya Provinsi Sumbar akan dialih pungsikan menjadi hotel.
Kemudian kata Edi Anwar, datang kasus berikutnya, Mahyeldi membuat pernyataan tidak simpatik bagi para insan pers dengan membantah pernyataannya sendiri terkait membolehkan mobil dinas dapat digunakan untuk lebaran.
“Lalu juga ada kasus bawahannya melakukan pengusiran terhadap sejumlah wartawan yang meliput peristiwa pelantikan Wakil Wali Kota Padang. Yang berujung terjadinya aksi demo oleh sejumlah wartawan,” ujar Edi Anwar yang juga merupakan wartawan dan budayawan ini.
“Dan sekarang para guru honorer merasakan akibat dari tidak tegasnya seorang pemimpin,” imbuhnya.
Edi Anwar mengatakan, sudah saatnya Mahyeldi mengoreksi gaya kepemimpinannya. Jangan sampai lempar batu sembunyi tangan. Lalu kata Edi Anwar, Mahyeldi seenaknya menyalahkan bawahan akibat ketidaktegasannya dalam memimpin.
Gaji Guru Honorer Tak Kunjung Dibayarkan
Pengamat Kebijakan Publik Miko Kamal melakukan pembelaan terhadap Gubernur Sumbar Mahyeldi terkait belum dibayarnya kenaikan gaji guru honorer di Sumbar.
Miko menyebutkan bahwa Kepala Dinas Pendidikan Sumbar mestinya merealisasikan dengan segera hak para guru honorer yang sudah disepakati Pemerintah Provinsi Sumbar bersama DPRD.
“Bagi Kepala Dinas Pendidikan yang berpendapatan besar itu, uang Rp20.000/jam mungkin tidak ada artinya, tapi bagi para guru, uang sekecil itu nilainya sangat berharga. Sudah semestinya Kadis Pendidikan menaruh empati kepada para guru honorer tersebut,” ujarnya dikutip dari Padang Ekspress, Jumat (12/5/2023)
Miko menilai Kepala Dinas Pendidikan tidak bersikap gerak cepat (gercep) dalam merespons persoalan yang telah jadi perhatian publik itu.
“Sikap tidak gercep yang ditunjukkan oleh Kadis Pendidikan Sumbar tersebut berkemungkinan besar tidak disetujui oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi. Biasanya, Gubernur Mahyeldi selalu gercep dalam mengambil kebijakan menyangkut publik atau nasib orang banyak,” imbuhnya.
Miko menambahkan bahwa tindakan lamban dan bertele-tele yang ditunjukkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumbar ini memburukkan citra Gubernur di mata publik.
“Seandainya Kepala Dinas Pendidikan tidak sanggup gercep dalam mengambil dan menjalankan kebijakan, sebaiknya Kepala Dinas mundur saja dari jabatannya,” ujar Miko Kamal.
Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Barlius mengakui bahwa gaji guru honorer yang naik menjadi Rp70 ribu per jam belum dibayarkan. Dia beralasan, dengan jumlah guru sebanyak 5.000 orang, pemprov masih kekurangan sekitar Rp11 miliar lagi.
Selain itu, ada kesenjangan antara gaji guru honor yang memiliki SK kepala daerah dengan guru honorer yang dibayarkan dari uang komite. Kondisi ini, katanya, dapat menimbulkan kecemburuan sosial pula.
