Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), meminta pemerintah setempat serius menyikapi persoalan kompleks mulai dari kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan di daerah itu.
Ketua DPRD Ermizen Pessel, mengatakan, penyelesaian kemiskinan jangan hanya sebatas coretan indah di atas kertas, namun dalam prakteknya tidak. Artinya harus ada keseriusan dan tekad yang bulat dari pemerintah daerah untuk mengurai permasalahan yang terjadi.
“Ya, sudah saatnya pemerintah kabupaten bersikap tegas terkait upaya pengentasan kemiskinan di daerah berjuluk Negeri Sejuta Pesona ini. Hal ini harus jadi catatan kita bersama,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu di Painan, Rabu, (9/2).
Hingga kini kata dia, legislatif belum melihat adanya sebuah terobosan dari pemerintah kabupaten terkait upaya pengentasan kemiskinan, sesuai rencana strategis dan program unggulan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).
Upaya itu terkonfirmasi jelas dari porsi anggaran dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah kabupaten belum menjadikan sektor unggulan sebagai arus utama pembiayaan.
Sebagai contoh pada sektor pertanian yang hanya dialokasikan Rp45 miliar atau sekitar tiga persen dari Rp1,6 triliun APBD 2022. Padahal, sektor tersebut sumber utama pertumbuhan sekaligus penyerap tenaga kerja yang cukup banyak.
“Seharusnya orientasi penganggaran itu berbasis sumber utama dalam mewujudkan visi-misi,” ujar Ermizen yang juga menjabat sekretaris DPD PAN Pessel itu.
Kemiskinan itu sendiri bersentuhan langsung dengan pendidikan dan kesehatan sebagai penentu kualitas sumber daya manusia. Jika angka putus sekolah tetap tinggi, mustahil kesejahteraan dapat tercapai.
“Pemkab Pessel harus komitmen dengan penuntasan wajib belajar 12 tahun, karena bagian dari program strategis bupati-wakil bupati periode 2021-2024 untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia,” paparnya.
Demikian juga dengan sektor kesehatan, utamanya program kesehatan gratis yang hingga kini masih menjadi pertanyaan di tengah masyarakat.
“Nah, ini juga harus jelas seperti detailnya,” ucapnya lagi.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan periode 2021 mencapai 7,92 persen atau sebanyak 37.410 jiwa. Angka itu tertinggi sejak 2017.
Sementara Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mencatat, jumlah penduduk miskin di daerah itu lebih dari 169 ribu jiwa.
Dari sisi pendidikan angka putus anak putus sekolah di daerah itu juga cukup tinggi, bahkan ada TNP2K merilis terdapat 5.988 ribu anak keluarga kurang mampu di jenjang pendidikan usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun.
Hingga kini pun masih ada masyarakat di Pesisir Selatan yang tidak bisa tulis baca. Angka melek huruf di daerah berjuluk Negeri Sejuta Pesona itu belum mencapai 100 persen.
Sedangkan dari sektor kesehatan masih terdapat warga miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan gratis. Pada 2021 total warga Kabupaten Pesisir Selatan yang terjangkau layanan kesehatan masih sekitar 64 persen.
“Capaian itu masih jauh dari target yang dicanangkan pemerintah daerah pada tahun itu sebesar 77,5 persen,” pungkasnya. (Kay)
