Kepala BNPB Doni Monardo dikritik oleh anggota Komisi VIII dari Fraksi NasDem, Rudi Hartono. Ia mempertanyakan penggunaan anggaran BNPB dalam kampanye protokol kesehatan Covid-19.
Rudi mengungkapkan rasa herannya, karena wajah kepala BNPB Doni Monardo muncul di berbagai lokasi termasuk tayangan televisi.
Rudi curiga apakah Doni Monardo ingin terjun ke dunia politik. Dia lantas bertanya kepada Doni apakah fotonya tersebut untuk kepentingannya mencalonkan diri.
“Sedikit Pak Doni, saya ingat anggaran komunikasi publik. Mau nanya, kenapa terlalu banyak (penampilan) di TV-TV, setiap jalan itu ada gambar Pak Doni itu, apakah mau nyalon atau apa? Apakah itu anggaran komunikasinya dari situ? Saya mau jawaban bapak,” tanya Rudi.
Rudi mempertanyakan hal itu saat rapat kerja Komisi VIII bersama Kepala BNPB Doni Monardo di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021).
Doni kemudian langsung merespons pertanyaan Rudi. Dia mengaku tidak tahu jika BNPB kerap menampilkan foto maupun videonya ke publik. Doni menegaskan, tak ada satu rupiah pun anggaran pemerintah yang dikucurkan untuk televisi. Kata dia, yang ditayangkan televisi terkait Covid-19 adalah iklan layanan masyarakat.
“Dan saya tidak pernah meminta diri saya untuk ditayangkan di televisi Pak. Jadi mohon maaf Pak, saya berusaha untuk tidak ingin tampil Pak, jadi kalau mereka toh menayangkan ada gambar saya, kalau boleh dihapus, hapus aja Pak,” tegas Doni.
Rudi langsung memotong penjelasan Doni. Dia mengatakan, bahwa gambar Doni beredar di kawasan Jalan Thamrin dan Plaza Indonesia Jakarta Pusat.
“Bukan Pak, saya melihat di Thamrin itu kan ada layar besar, ini kok gambar Pak Doni semua, ke sana sedikit lagi dekat PI (Plaza Indonesia) ya Pak Doni lagi, makanya siapa yang bayar pak, apa dana iklan itu,” ujarnya.
Doni kembali menjawab. Dia mengatakan, anggaran komunikasi publik yang dikeluarkan lembaganya adalah terkait kerja sama dengan media. Dia menegaskan, BNPB maupun Satgas Covid-19 tidak pernah membayar untuk pengiklan.
Dia juga menambahkan, iklan masyarakat yang ditayangkan adalah inisiatif media sendiri. Kecuali, program jurnalisme perubahan perilaku yang melibatkan sekitar 5 ribu lebih wartawan. Selain itu, ada program bersama televisi yang dibayarkan BNPB dan berlangsung selama 3 bulan.
“Setelah ini belum ada lagi anggaran lagi, sebelum bulan Oktober ada iklan-iklan layanan masyarakat, itu sama sekali tidak mengeluarkan biaya pemerintah, nol persen,” ujarnya.
“Dan itu karena permintaan mereka sendiri dan saya tidak pernah menawarkan diri saya untuk menjadi bintang iklan Pak,” tandas Doni Monardo.
