Gelar Haji dan Hajjah yang digunakan Muslim Indonesia setelah menunaikan rukun Islam kelima memiliki sejarah yang tidak menyenangkan apalagi gelar itu diberikan berkaitan dengan kolonialisme.
Gelar Haji dan Hajjah mulai disandang oleh Muslim Indonesia di masa penjajahan Belanda yaitu sejak tahun 1916. Hal itu diungkapkan oleh sejarawan Asep melalui unggahannya di Instagram @asepkambali.
Ibadah haji dilakukan muslim Indonesia sejak lama, namun gelar formal baru diterapkan di masa kolonial Belanda.
“Sebenarnya gelar ini pemberian Belanda. Bukan pemberian Kakbah, bukan Tuhan, bukan pula Nabi Muhammad. Nabi SAW dan sahabat menunaikan haji dan tidak menggunakan gelar,” ujar Asep.
Rasulullah SAW dan para sahabatnya bahkan berhaji lebih dari satu kali, namun tak ada gelar yang merujuk pada ibadah tersebut. Hal serupa bisa ditemukan pada alim ulama serta pahlawan yang menunaikan haji.
Asep memberi contoh Cut Nyak Dien, Cut Meutia, dan Teuku Umar yang sudah berhaji namun tak menggunakan gelar. Kondisi ini jelas berbeda dengan kondisi muslim saat ini dan pahlawan di era setelah mereka.
Seperti dilansir detikedu, Asep menjelaskan lebih detail tentang latar belakang dan penyebab Belanda menerapkan aturan pemberian gelar haji. Berikut penjelasannya
Asep mengatakan, gelar haji pertama kali diterapkan pada 1916. Haji dan pelaksanaanya diatur dalam Staatsblad 1903. Setelah penerapan aturan ini, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya.
Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham Pan-Islamisme. Paham ini dianggap biang kerok kerusuhan, keributan, dan semangat melakukan perlawanan pada penjajah Belanda.
Pemerintah kolonial beranggapan, para jamaah haji terekspos paham yang dicetuskan Jamaluddin Al-Afghani tersebut saat berada di Mekah. Di zaman tersebut, pelaksanaan haji termasuk menuntut ilmu dengan total durasi 4 bulan.
Ketika itulah, para jamaah haji berkenalan dengan Pan-Islamisme. Belanda khawatir paham tersebut diterapkan di Indonesia hingga melahirkan sejumlah perlawanan. Apalagi mereka yang telah haji dianggap sebagai orang suci dan didengarkan masyarakat umum.
Menurut Asep, pemberian gelar haji memudahkan pemerintah kolonial mengawasi para jamaah usai pulang dari Mekah. Belanda berharap, perlawanan para haji yang kelak jadi pahlawan tersebut lebih mudah diredam.
Taktik pemerintah Belanda ini sesungguhnya sangat tepat. Karena, beberapa organisasi besar Islam dibangun usai pendirinya haji.
Organisasi ini memotori gerakan perlawan dan eksis hingga kini. Berikut contohnya:
-
KH Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada 1912
-
KH Hasyim Asy’ari mendirikan Nahdlatul Ulama pada 1926
-
KH Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI) pada 1905
-
HOS Tjokroaminoto mendirikan Serikat Islam (SI) pada 1912.
Sifat perlawanan organisasi ini berbeda dengan sebelumnya. Perlawanan di masa awal penjajahan Belanda cenderung tidak terkoordinasi, dalam skala kecil, dan menggunakan kekuatan otot. Perlawanan ini mudah diredam dan banyak tidak tercatat dalam sejarah.
Dengan adanya organisasi pergerakan, perlawanan terhadap penjajah lebih teratur dan menggunakan siasat. Keteraturan memungkinkan perlawanan skala besar dengan dampak yang positif bagi kemerdekaan Indonesia. Penjajah tentu dirugikan dengan adanya era baru ini.
Pertimbangan itulah yang membuat Belanda menyusun ibadah haji menjadi lebih terkoordinasi. Belanda tidak melarang haji namun membuatnya terorganisasi, yang memudahkan pengawasan pada para jamaah.
Selain memberikan gelar, jamaah wajib dikarantina lebih dulu selama empat bulan saat sebelum dan sesudah menunaikan haji.
Karantina tidak hanya bertujuan mencegah masuknya penyakit dari luar Indonesia. Belanda tak segan ambil tindakan pada jamaah haji yang mulai menunjukkan perlawanan selama karantina.
