Iklan LGBT yang muncul di YouTube berbentuk lagu yang berjudul Aku Bukan Homo dengan ilustrasi buah pisang dalam tayangan anak menggemparkan masyarakat Indonesia.
Terkait munculnya iklan LGBT tersebut, anggota Komisi I DPR RI Sukamta pun meminta agar Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kemkominfo ) untuk segera mengambil tindakan.
“Ini jelas-jelas melanggar hukum, khususnya UU Pornografi (UU RI No. 44 tahun 2008) dan UU ITE (UU RI No. 19 tahun 2016). Pemerintah harus sigap segera bertindak menegakkan hukum. Kementerian Kominfo juga harus selalu sigap untuk screening dan blokir konten-konten serupa di internet,” ujar Sukamta, Selasa (14/9/2021).
Wakil Ketua Fraksi PKS ini menjelaskan, ancaman pidana di UU Pornografi Pasal 37 mengatur dengan menambah 1/3 dari maksimal ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun (+1/3) dan denda maksimal Rp 6 miliar (+1/3) karena menyasar kepada anak-anak.
“Larangan pornografi juga mencakup kegiatan seksual yang menyimpang seperti LGBT ini,” ujarnya.
Legislator Dapil Yogyakarta ini menjelaskan, UU ITE Pasal 45 juga tegas melarang setiap orang mentransmisikan dan mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan dengan ancaman pidana penjara 6 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar.
Sukamta juga menekankan, persoalan LGBT ini semakin menambah saja permasalahan sekaligus tantangan bagi negara untuk menyelesaikannya. Setelah sebelumnya oknum staf Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) juga dirundung masalah serupa, tentu hal ini menjadi persoalan yang amat serius.
“Apalagi LGBT ini seperti virus, bisa menular, mungkin bisa dikatakan lebih berbahaya dari virus Corona, karena yang diserang adalah moral, mental sekaligus fisik, dan juga masa depan bangsa. Bisa rusak semuanya termasuk tatanan sosial,” kata Sukamta.
Sukamta menambahkan, efek LGBT ini bisa merembet ke mana-mana mengingat sifatnya yang menular. Terlebih, sepertinya komunitas LGBT memang terorganisasi.
“Karenanya, itu perlu solusi yang juga memadai secara komprehensif. DPR, Pemerintah, masyarakat, akademisi, profesional semuanya harus terlibat,” kata Doktor lulusan Inggris ini.
Selain itu, kata dia, yang bisa dilakukan DPR bersama pemerintah adalah revisi UU Penyiaran. Dalam revisi UU Penyiaran nanti bisa kita atur agar video-video di internet lewat YouTube, misalnya, masuk cakupan pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia.
Hal ini harus diatur agar sanksi tidak hanya menyasar kepada setiap orang yang mengunduh tayangan serupa di internet, tapi juga sanksi kepada provider atau pemberi jasa layanan internet, dalam hal ini termasuk YouTube selaku badan hukum private.
“Saya sangat menyayangkan hal ini karena sangat tidak sesuai dengan ajaran agama, norma dan jati diri bangsa Indonesia. Ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus, karena mereka menyasar langsung ke anak-anak yang merupakan generasi penerus masa depan bangsa. Mau jadi apa negeri ini nantinya?” pungkasnya.
