Tagar 7 penjahat demokrasi di Indonesia dirilis oleh LSM KontraS melalui akun twitternya, tujuh nama petinggi politik Indonesia ini mengusung wacana penundaan pemilu yang menyulut kehebohan dan demontrasi mahasiswa.
Unggahan KontraS menyematkan tagar Penjahat Demokrasi bagi pengusung wacana tersebut.
“Mereka yang menyebut wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan/atau penundaan pemilu. #PenjahatDemokrasi,” begitu tulis akun twitter @KontraS pada Kamis (14/4/2022).
Dalam unggahannya tersebut, Kontras menyebut ada tujuh penjahat demokrasi yang terdiri dari nama pejabat publik yang secara terang-terangan mengusung wacana penundaan pemilu.
Mereka terdiri dari kalangan menteri, anggota DPR RI dan petinggi partai politik.
Mereka yang menyebut wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan/atau penundaan pemilu#PenjahatDemokrasi pic.twitter.com/054RFsCWa5
— KontraS (@KontraS) April 14, 2022
Inilah 7 nama pejabat negara yang dituduh sebagai penjahat demokrasi oleh KontraS;
1. Luhut Binsar Pandjaitan
Luhut Binsar Pandjaitan saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi. Dalam beberapa kesempatan, ia getol menyuarakan wacana penundaan pemilu, termasuk di channel YouTube Deddy Corbuzier, beberapa waktu lalu.
Luhut mengklaim memiliki data terkait jumlah rakyat Indonesia yang menginginkan penundaan pemilu. Ia bahkan menyebut angka, yakni sekitar 110 juta orang.
2. Tito Karnavian
Mantan Kapolri ini kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Ia pernah melontarkan pernyataan mendukung penundaan pemilu, dengan mengatakan bahwa wacana tersebut bisa saja dilakukan dengan mengamandemen UUD 1945.
3. Bahlil Lahadalia
Awal januari lalu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pernah menyatakan dukungannya terhadap wacana penundaan pemilu. Ia beralasan hal tersebut merupakan keinginan kalangan usaha, yang menilai saat ini kondisi perekonomian Indonesia belum stabil, akibat pandemi Covid-19.
4. Dea Tunggaesti
Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menyatakan persetujuannya terhadap wacana penambahan masa jabatan presiden Jokowi menjadi tiga periode. Menurut Dea, PSI akan mendukung hal tersebut jika dilakukan melalui mekanisme amandemen konstitusi.
5. Airlangga Hartarto
Saat ini Airlangga Hartarto menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Ia juga tercatat sebagai Menteri Koordinator bidang Perekonomian di Kabinet yang disusun Presiden Joko Widodo. Ia mengklaim wacana penundaan pemilu merupakan aspirasi dari masyarakat dan hal tersebut harus diserap.
6. Muhaimin Iskandar
Muhaimin Iskandar adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang masuk dalam koalisi pendukung Presiden Joko Widodo. Ia mengklaim banyak akun media sosial yang setuju dengan wacana penundaan pemilihan umum dalan satu atau dua tahun. Sama seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Muhaimin Iskandar juga mengklaim memiliki big data yang berjumlah 100 juta orang.
7. Zulkifli Hasan
Zulkifli Hasan merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN). Dalam beberapa kesempatan yang dan partainya menyatakan setuju apabila pemilu 2024 diundur, dengan sejumlah pertimbangan.
