Investasi Xinyi Corp yang akan digelontorkan senilai US$ 11,6 miliar, atau setara dengan Rp 172 triliun. Investasi ini tujuannya untuk membangun industri kaca dan pasir silika demi keperluan pengembangan pembangkit panel surya di Pulau Rempang.
Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia menyatakan, nilai investasi Xinyi Corp sebanyak itu nantinya akan menciptakan 35.000 lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.
Namun, investasi yang dilakukan perusahaan produsen kaca asal Tiongkok tersebut, dinilai janggal dilihat dari jumlah investasi dengan lapangan kerja yang diciptakan.
“Pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengenai investasi Xinyi Corp patut diduga bohong,” tulis pengamat ekonomi dan politik, Anthony Budiawan melalui akun Twitter @AnthonyBudiawan pada 19 September 2023.
Anthony Budiawan menganalisis jumlah nilai investasi Xinyi Corp senilai 11.8 USD, harusnya dapat menghasilkan 236 ribu lapangan kerja.
Pengamat ekonomi tersebut meragukan jumlah nilai investasi, serta adanya dugaan penggunaan tenaga kerja asing yang lebih dominan ketimbang untuk warga lokal.
Terkait asumsi hitungan dengan merujuk pada Banchmark Internasional tentang number of jobs per US$ 1 Million of investment by sector (Nielsen Pincus).
Secara sektoral, Benchmark Internasional merinci, setiap investasi US$ 1 juta di sektor energi, mampu menciptakan rata-rata 17-20 lapangan kerja baru.
“Karena investasi $11.8 miliar seharusnya dapat menciptakan lapangan kerja lebih dari 236.000 orang, bukan 35.000. sisanya mau dipenuhi dari pekerja Tiongkok?” sindir pengamat ekonomi tersebut.
Pernyataan terkait analisa Anthony Budiawan, yang memunculkan dugaan pemanfaatan lahan Pulau Rempang untuk kepentingan pihak tertentu, mendapat banyak respon dari netizen.
Banyak dari pengguna Twitter yang turut membagikan dugaan kejanggalan terkait investasi proyek oleh Xinyi Corp.
Jadi kalimat Bahlil, cipta lapangan kerja baru hanya 35.000 orang adalah informasi sesat dan pembohongan yang nyata.
Lihatlah selisihnya sangat besar, 165.000 lapangan kerja. Selisih ini bermuara pada dua kemungkinan. Pertama, investasi China tidak sebesar yang disampaikan. Kedua, memang relasi penciptaaan lapangan kerja memang sengaja direndahkan, dimanipulasi pemerintah menyediakan slot bagi para pekerja asing asal China.
Jumlah lapangan kerja yang disediakan untuk pekerja lokal sengaja direndahkan pemerintah untuk menyerap lapangan kerja dari China. Hal ini merupakan konsekuensi yang dipaksakan Cina sebagai salah satu syarat dasar kesediaannya menjalin komitmen investasi.
Selama ini, Indonesia dan China memiliki kerja sama khusus dalam paket kerja investasi, dimana kesepkatan itu sangat menguntungkan China. Bahwa paket investasi yang ditawarkan Cina meliputi Uang, barang dan tenaga kerja. Perjanjian kerjasama investasi dikunci dalam keseluruhan paket tersebut. China tidak akan mau berinvestasi jika pembelian barang dan tenaga kerja bukan dari mereka.
Merespons desakan paket investasi China tersebut, sejauh ini pemerintah bertindak layaknya jongos. Berbagai regulasi dan kebijakan disusun duntuk melegitimasi desakan syarat investasi China.
Tercermin lewat regulasi terbaru, PP No 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Pasal 2 ayat (2) menyatakan, pekerjaan yang belum dapat diisi oleh pekerja lokal dapat diisi oleh tenaga kerja asing.
Pasal tersebut adalah pasal karet yang sering digunakan sebagai celah oleh pemerintah untuk melegitimasi masuknya tenaga kerja asing agar bisa menarik investasi dari China.
Regulasi dan desakan paket investasi seperti ini, telah menjadikan Indonesia sebagai “master and slave”, tuan dan budak di waktu yang sama. Konsekuensinya, negara didikte dan rakyat harus pasrah dibanjiri TKA China.
Ini kenyataan yang sulit ditolak. Itulah gambaran Indonesia 5 tahun terkahir. Sebagaimana kasus banjirnya TKA China di berbagai sektor, terutama di industri tambang dan smelter semisal di Konawe dan Morowali.
Data Kementerian Tenaga Kerja Juni 2022 mencatat, dari total 88.721 tenaga kerja asing di Indonesia, porsi terbesarnya didominasi TKA China 42,82 ribu pekerja atau 44,34%. Disusul Jepang di Posisi kedua 10,1 ribu pekerja (10,99%).
Untuk kasus Xinyi Corp di Pulau Rempang. Angka penguasaan lahannya menakjubkan. Jika benar-benar dikuasai, akan menjadi salah satu kasus penguasaan lahan produksi terbesar Cina dalam sejarah investasi Indonesia.
Dari 17.000 ha lahan yang dipatok, dilepaskan 7.500 ha kepada Xinyi Corp. Jumlah itu bahkan lebih luas dibanding total luas Lahan industri forenikel dan smelter Cina di Konawe yang hanya 5.500 ha. Sangat cukup menampung eksodus puluhan bahkan ratusan ribu pekerja Cina dalam rangka pengembangan industri kaca dan pasir silika untuk keperluan solar panel (PLTS)
Untuk alasan inilah, pemerintah lewat mulut Bahlil menyenar kabar bohong. Nilai Investasi Xinyi Corp US$ 11,6 miliar, dikatakan hanya mampu menciptakan 35.000 lapangan kerja baru bagi warga lokal.
Simulasi Hitungan Banchmark Global menyatakan lebih, bahkan mencapai 236.000.
Paket investasi China bukan cuma jaminan mobilisasi uang, tapi juga barang dan tenaga kerja. Pemerintah tersandera.
