Pemberantasan mafia tanah dan pelabuhan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara dan sekitarnya, kini mendapat dukungan langsung dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
Saat ini Tim pemberantasan mafia tanah dan pelabuhan oleh Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara (Kejari PPU), dalam rangka mendukung percepatan pembangunan IKN Nusantara.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim Hari Setiyono mengatakan bahwa Kejari PPU merupakan garda terdepan. Sehingga, sejak saat ini, seharusnya sudah melakukan persiapan-persiapan.
Mafia tanah dan pelabuhan, menurut dia merupakan polemik yang pasti terjadi dalam setiap pemindahan dan pembangunan ibu kota baru.
“Masalah tanah, itu pasti disetiap perpindahan IKN pasti ada masalah, tetapi bisa diselesaikan dengan baik,” ujarnya dalam kunjungan kerja ke Penajam Paser Utara, pada Minggu (13/8/2023).
Ia juga menekankan bahwa pihaknya akan selalu memberikan pendampingan hukum ke masyarakat melalui Kejari Penajam Paser Utara. Terutama untuk masyarakat yang memiliki alas hak yang benar, terhadap persoalan tanah yang dihadapi.
“Terhadap masyarakat yang mempunyai alas hak yang benar, kita bantu kita berikan tindakan prefentif,” ujarnya.
Tidak hanya upaya pemberantasan mafia tanah dan mafia pelabuhan, pihaknya juga mendukung agar iklim investasi di Penajam Paser Utara terus positif. Selain mendukung pembangunan di IKN, juga untuk peningkatan ekonomi di daerah asal IKN Nusantara.
“Hari ini khususnya memulia dari yang kecil, kaitannya bagaimana supporting IKN hingga investasi yang nyaman,” pungkasnya.
