Program Food Estate atau lumbung pangan yang dikritik secara pedas oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristiyanto dijawab secara tegas oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Jokowi menegaskan soal program Food Estate atau lumbung pangan tersebut merupakan program yang bertujuan untuk ketahanan pangan itu memang tidak mudah.
Presiden menyebut kemungkinan gagal akan sangat besar. Bahkan pada masa tanam kedua, hanya 25 persen saja yang bisa dipanen. Baru pada masa tanam keenam dan ketujuh, menurut dia, manfaat program tersebut baru terasa.
“Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bangun yang ketiga kali itu baru bisa agak lebih baik, belum baik, agak lebih baik,” tegas Jokowi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 18 Agustus 2023.
Jokowi memberi contoh program Food Estate di Kalimantan Tengah yang sudah berjalan dengan ditanami jagung sejak tahun lalu, sampai sekarang baru bisa menghasilkan separuhnya. Hal serupa, kata dia, juga terjadi di Food Estate lainnya.
“Di lapangan itu tidak seperti semudah yang kita bayangkan. Jadi semuanya akan diperbaiki dan semuanya harus dievaluasi, dikoreksi, harus diulang. Kalau kita ga berani, baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapanpun lupakan,” ujar Jokowi.
Program Food Estate atau lumbung pangan diluncurkan pemerintah sejak tahun 2020. Akan tetapi Jokowi menyerahkan program ini kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, bukan kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan terdapat kepentingan pribadi dalam implementasi program Food Estate.
Hasto menyinggung soal PT Agro Industri Nasional (Agrinas) sebagai pelaksana program Food Estate Menurut Hasto, perusahaan ini diisi oleh orang yang berhubungan dengan Prabowo Subianto.
“Vested of interest, sehingga dibentuk misalnya PT Agrinas yang diisi oleh sahabat-sahabat dan juga (anggota) partai-partai politik yang seharusnya tidak ikut campur tangan dalam menggunakan anggaran dari negara,” kata Hasto.
Dikutip dari Tempo, PT Agrinas memiliki lahan seluas 60 hektare di Desa Kertarahayu, Bekasi, Jawa Barat. Di lahan tersebut terdapat papan nama dengan tulisan, “Tim Kajian Krida Karya Semesta Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
Dalam akta pendirian perseroan pada 3 April 2020 tertulis pemilik perusahaan itu adalah Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YYSDP). Pengurus Yayasan tersebut diantaranya merupakan orang-orang yang terafiliasi dengan Partai Gerindra, partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.
Hasto menyebutkan bahwa PDIP pada dasarnya sangat mendukung program Food Estate yang dirancang pemerintahan Presiden Jokowi tersebut. Karena menurut Hasto, program itu bertujuan untuk menciptakan kedaulatan di bidang pangan
“Jadi kebijakan dari bapak presiden itu bagus hanya implementasinya sama dengan infrastruktur itu bagus. Nah kebijakan bagus, implementasinya tidak baik,” ujar Hasto.
