Tirta Mandira Hudhi atau dr Tirta merespon pernyataan Anggota Komisi IX DPR RI dari partai PDIP Ribka Tjiptaning yang menolak divaksin dalam Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1/2021).
Anggota DPR Dapil Jabar IV tersebut menolak divaksin karena meragukan keamanan dari vaksin Sinovac tersebut. Ia menyatakan menjadi orang pertama yang menolak vaksin.
“Saya tetap tidak mau divaksin meskipun sampai yang usia 63 tahun bisa divaksin, saya udah 63 nih. Mau semua yang seluruh usia boleh, tetap. Misalnyapun di DKI semua anak-cucu saya dapat sanksi 5 juta, mending gue bayar,” kata Ribka Tjiptaning.
Menurut Anggota DPR dapil Jabar IV tersebut, menolak divaksin adalah hak setiap orang. Jika dipaksa itu merupakan pelanggaran HAM.
“Jadi, jangan main-main dengan vaksin ini. Saya bilang saya yang pertama menolak vaksin,” ujarnya.
Merespon hal tersebut, dr Tirta mempertanyakan alasan Ribka Tjiptaning menolak divaksin, lantaran pemerintah sudah sembilan bulan lamanya mengusahakan pengadaan vaksin tersebut.
“Komisi IX DPR berlagak sok edgy h-1 presiden d vaksin. Mereka yang usul pejabat divaksin pertama,sekarang malah pertama: tapi pertama ga mau divaksin. 9 bulan kemane aje bos? Sibuk nonton berita?,” cuitnya dalam akun Twitternya, seperti dilihat, Rabu (13/1/2021).
Lanjut Tirta yang juga relawan Covid-19, menilai politisi PDIP tersebut tidak tak konsisten dengan pernyataannya.
“10 Desember komisi IX meminta ke pak menkes saat itu untuk pejabat yang divaksin duluan. Abis sampe. Melipir. Bilang vaksin ga aman. Bisa aje ni komisi IX,” sindirnya.
Melalui unggahan Tirta dalam akun Instagram pribadinya, Ia menantang Komisi IX DPR untuk berdebat membicarakan mengenai vaksinasi Covid-19 tersebut.
“Seorang warga biasa, rakyat. Menantang Komisi IX untuk debat dengan DPR. Maju kau! Saya akan bicarakan semuanya,” ujar Tirta.
Sebelumnya, BPOM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin Sinovac. BPOM menyebut bahwa vaksin Sinovac memiliki efikasi sebesar 65,3 persen.
Sementara, Pemerintah menjadwalkan vaksin dimulai pada 13 Januari. Hari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para pejabat lainnya telah mendapatkan vaksinasi Covid-19.
