Hillary Brigitta Lasut anggota DPR RI dari Fraksi NasDem Dapil Sulawesi Utara ini meminta pengamanan dari TNI. Namun, akhirnya Hillary urungkan niat, dia mempertanyakan kepada fraksi soal batas etis dan tidak etis permohonan tersebut.
“Apabila fraksi berpendapat tindakan saya tidak etis, tentunya saya akan taat dan mengakui tindakan saya sebagai suatu yang tidak etis, dan berkomitmen untuk menjauhi tindakan serupa,” ujarnya yang diunggah di akun twitternya, Kamis (2/12/2021).
“Karena selama ini saya selalu memastikan dulu, perbuatan saya ada dasar hukumnya atau tidak. Tapi tidak punya tolok ukur jelas soal mana yang etis dan mana yang tidak,” imbuhnya.
Hillary Brigitta Lasut kemudian memberikan alasan tidak memilih polisi. Dia mengatakan, beberapa kasus yang diadvokasi olehnya yang berkaitan dengan instansi Polri.
“Saya pikir karena banyak kasus masyarakat Sulut yang saya kawal di kepolisian, saya merasa takutnya jangan sampai ada conflict of interest, yang nanti bisa membatasi saya mengurus kepentingan masyarakat saya. Nanti kelihatannya tidak etis,” ujarnya.
Hillary Brigitta Lasut pun telah mengkaji bahwa penjagaan oleh TNI tidak melanggar aturan. Dia tidak membahas apakah itu etis atau tidak etis.
“Menurut tim hukum, tindakan saya adalah yang yang tidak menyalahi aturan, tapi saya tidak membahas soal etis atau tidaknya sehingga saya sekarang sudah tahu mana yang etis dan tidak,” ujarnya.
“Jadi memang saya masih harus banyak belajar, mengetahui yang mana yang etis mana yang tidak di dunia politik,” tambahnya.
Hillary Brigitta Lasut kemudian membandingkan dengan orang yang bukan pejabat tapi disebutnya mendapat pengawalan dari TNI.
“Banyak bapak-bapak berbadan besar yang kuat, sehat, dan capable secara fisik, bukan pejabat publik, dan bukan aset negara, dikawal dengan patwal dan angkatan bersenjata tapi tidak dipermasalahkan,” katanya.
Sebelumnya, Hillary Brigitta Lasut membeberkan alasan meminta bantuan pengamanan ke TNI. Permintaan bantuan pengamanan itu berkaitan dengan kasus masyarakat kecil di Sulut yang dia kawal.
“Kalau ditanya kenapa, jujur saja saya harus mengakui, cukup tidak mudah untuk menjadi seorang perempuan berusia 20-an dan belum menikah, khususnya di dunia politik yang dinamis dan tidak tertebak,” ungkap Hillary di akun Instagram seperti dikutip Kamis (2/12).
“Keharusan untuk tugas luar, bertemu banyak orang, dan bertemu masyarakat sampai larut malam, serta mengutarakan pendapat dan suara rakyat, yang terkadang berbeda haluan dengan kepentingan sebagian golongan kuat, membuat ancaman dan rasa khawatir tidak terelakkan,” imbuh dia.
Sementara, Ketua Fraksi NasDem DPR, Ahmad Ali, mengaku kaget Hillary meminta bantuan pengamanan ke TNI. Ahmad Ali menyebut Hillary seharusnya memberi tahu soal itu ke fraksi.
“Kalau saya sih kaget, tahunya dari media. Harusnya memberitahukan kepada fraksi,” katanya, Rabu (2/12/2021).
Ahmad Ali juga menyinggung aturan yang dijadikan dasar oleh Hillary untuk meminta bantuan pengamanan ke TNI. Diketahui, Hillary menjadikan Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 85 Tahun 2014 sebagai dasarnya.
“Pertanyaannya, apakah seorang anggota DPR memiliki kapasitas untuk itu? Kalaupun dasar itu yang digunakan, pertanyaan saya sih sebagai fraksi, apakah itu etis, patut?” kata Ahmad Ali.
Wakil Ketua Umum NasDem itu kemudian membandingkan dengan pengamanan para pimpinan DPR, yaitu pimpinan DPR diberi pengawalan dari pihak kepolisian.
“Seorang Ketua DPR, pimpinan, Puan Maharani, Dasco, dan lain-lain itu diberi pengawalan oleh kepolisian, dan beberapa teman-teman anggota DPR ajudannya pakai kepolisian,” ungkap Ahmad Ali.
Fraksi NasDem menilai apa yang dilakukan Hillary tidak patut. Ahmad Ali menyatakan akan menegur anggota DPR dapil Sulawesi Utara (Sulut) itu.
“Kalau dari NasDem, itu tidak patut, dan itu pasti saya buat teguran hari ini,” pungkas Ahmad Ali.
