Video Bupati Meranti Muhammad Adil viral saat menyampaikan rasa kecewanya terhadap pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan terkait dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas bumi.
Dalam video tersebut Muhammad Adil melontarkan rasa kesalnya lantaran pihak Kemenkeu tidak memerinci pembagian DBH yang dianggap tidak adil bagi Kabupaten Kepulauan Meranti.
Bupati Meranti ini juga menyebut pemerintah pusat telah banyak mengambil kekayaan sumber alam (SDA) berupa minyak Kepulauan Meranti. Namun, daerahnya tidak diurus.
Dalam video yang beredar itu, Adil bahkan tak sungkan menyebut Kementerian Keuangan diisi iblis dan setan. Dia juga melontarkan kalimat bernada ancaman, seperti untuk angkat senjata dan menantang pusat memberikan Meranti kepada negeri sebelah.
Terkait beredarnya video tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai pernyataan Bupati Meranti Muhammad Adil yang dianggap sudah keterlaluan.
Sahroni menyarankan masalah yang diperdebatkan Bupati Meranti sebaiknya diselesaikan melalui adu data secara transparan. “Dugaan ketidakadilan DBH yang dipersoalkan Bapak Bupati, kan bisa diselesaikan secara lebih sistematis dan beradab,” kata Sahroni.
Sahroni meyakini Kemenkeu dan Kementerian ESDM pasti siap untuk transparan dengan data mengenai dana DBH.
“Jangan terbiasa menduga-duga,” lanjut politikus berdarah Minang ini.
Sahroni pun menyoroti omongan Bupati Meranti Muhammad Adil yang bernada ancaman. Dia menyebut Bupati Adil harus mempertanggungjawabkan ucapan tersebut. Jika tidak, maka pernyataan itu berpotensi dikategorikan sebagai makar.
“Ucapan bapak yang menghina kementerian dan ‘ancaman’ menggabungkan diri ke negeri sebelah sudah sangat keterlaluan dan provokatif. Hati-hati, ini bisa berpotensi masuk kategori makar,” pungkas Sahroni.
