Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monarfa, mengatakan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 5,2-5,5 persen (year on year/y-o-y) pada 2022 diharapkan dapat merata di seluruh wilayah Indonesia.
Pada 2021 perekonomian belum pulih merata karena beberapa wilayah seperti Bali dan Papua Barat masih mengalami kontraksi, sementara wilayah lain seperti Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi Tengah telah tumbuh di atas 10 persen.
“Subsektor industri juga masih ada yang terkontraksi sedemikian rupa,” kata Suharso, dilansir dari Infopublik, Senin (21/2/2022).
Indonesia juga menghadapi scarring effect akibat COVID-19 berupa penurunan produktivitas, hilangnya pekerjaan, hilangnya hasil belajar, pemulihan dunia usaha yang lambat, serta sistem kesehatan nasional yang mesti dibenahi.
Selain itu, terdapat penyebaran COVID-19 varian Omicron yang lebih cepat dari varian lain, meski gejala penyakit yang ditimbulkan tidak separah varian Delta.
“Perekonomian global diperkirakan akan melambat pada 2022 dan 2023 yang menimbulkan resiko hard landing bagi negara berkembang,” imbuhnya.
Tiongkok juga mempercepat peralihan kepada Energi Baru dan Terbarukan (EBT), karena ingin segera mencapai target emisi karbon nol dengan perkembangan teknologi yang telah memadai.
Namun, pada saat yang sama peralihan itu akan mengganggu kinerja perusahaan yang masih menghasilkan emisi karbon.
Sementara itu Bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve (Fed) akan menaikkan suku bunga dan melakukan tapering off yang berpotensi menyebabkan capital outflow bagi Indonesia.
“Namun mudah-mudahan kita dapat lebih tahan menghadapi perkembangan The Fed,” kata Kepala Bappenas.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Abdurohman, mengatakan perlambatan perekonomian Tiongkok bisa berdampak ke Indonesia.
“Di 2021, tren ekonomi Tiongkok terus mengalami perlambatan dari 8,3 persen year on year pada kuartal I 2021 menjadi 4 persen di kuartal IV, ” kata Abdurohman.
Salah satu faktor yang menurunkan kinerja perekonomian Tiongkok ialah persoalan di sektor konstruksi dan real estate yang mengalami kontraksi cukup dalam.
“Dan beberapa negara sudah mulai melakukan exit strategy atau exit policy. Tiongkok saat ini malah mendorong ekonominya dengan melakukan stimulus moneter dengan menurunkan suku bunga,” katanya.
Abdurohman memaparkan, sebagai negara mitra dagang utama Indonesia, tren pelemahan perekonomian Tiongkok berpotensi berdampak terhadap Indonesia.
Pada Januari 2021, ekspor Indonesia ke Tiongkok mencapai 3,51 miliar dolar AS atau 19,25 persen dari total ekspor. Adapun impor dari Tiongkok mencapai 5,85 miliar dolar AS atau 36,55 persen.
Selain pelemahan perekonomian Tiongkok, kondisi luar negeri lain yang mesti diantisipasi Indonesia ialah inflasi Amerika Serikat yang telah mencapai 7,5 persen atau menjadi inflasi tertinggi di Amerika Serikat dalam 4 tahun terakhir.
“Itu yang men-trigger Amerika Serikat melakukan pengetatan kebijakan moneter dalam bentuk tapering off The Fed atau pengurangan pembelian aset dan meningkatkan suku bunga yang diperkirakan sampai lima kali di 2022. Dan kemudian, efeknya cukup besar adalah kontraksi balance sheet, ini yang kemungkinan besar akan masif dan agak mengkhawatirkan,” kata Abdurohman.
