Produk impor ilegal marak dijual di Platform e-commerce. Terkait hal ini pemerintah mulai melakukan pengetatan aturan perdagangan online.
Kekuwatiran pemerintah tidak hanya terkait produk impor ilegal namun juga tentang produk impor lainnya yang saat ini menguasai mayoritas perdagangan online.
Pasca keluarnya keputusan untuk meregulasi TikTok agar tidak menyatukan platform e-commerce dengan sosial media, pemerintah juga mulai serius mengatur regulasi perdagangan online.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Pemerintah menerima keluhan dari berbagai asosiasi usaha mengenai banjirnya barang impor di pasar tradisional dan makin sepinya pasar tradisional yang bersaing dengan e-commerce.
Terkait pengaduan tersebut, Presiden Joko Widodo menginstruksikan para Menteri terkait dan Kepolisian serta APH untuk merumuskan langkah penanganan dan pencegahan banjirnya barang impor ilegal maupun praktik dumping yang merugikan industri dan perdagangan dalam negeri.
Hari Kamis (5/10), Sri Mulyani bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli hasan, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menkominfo Budi Arie Setiadi bersama kepala Bareskrim, Deputi Kemenseskab, Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Imigrasi, serta para eselon 1 berbagai kementerian mengadakan pertemuan untuk membahas maraknya impor illegal.
“Maraknya impor ilegal pakaian bekas dan impor borongan telah mengancam perekonomian Indonesia,” tutur Sri Mulyani dalam postingan akun instagramnya smindrawati, Kamis (5/10).
Dia mengungkapkan, berbagai langkah pengawasan, larangan dan penindakan penertiban akan dilakukan terhadap impor barang konsumsi yang membanjiri Indonesia. Antara lain pakaian, kosmetik, alas kaki, mainan anak.
“Pemerintah akan terus meningkatkan kewaspadaan dan bekerja bersama menangani tantangan ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, saat ini kondisi persaingan ekonomi dunia semakin sengit dan meruncing, sehingga harus ada kerja sama yang makin erat dan kompak, dalam menjaga dan mengamankan perekonomian, terutama UMKM dan menyelamatkan masyarakat.
