Twitter membatalkan kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi informasi yang salah terkait dengan COVID-19 di platform media sosial. Termasuk risiko potensi lonjakan klaim palsu ketika kasus meningkat di China dan beberapa bagian dunia.
Langkah tersebut diambil Twitter di tengah kekhawatiran tentang kemampuan platform media sosial ini untuk melawan informasi yang salah, apalagi setelah manajemen memPHK sekitar setengah dari stafnya, termasuk mereka yang terlibat dalam moderasi konten, di bawah bos baru Elon Musk.
“Efektif 23 November 2022, Twitter tidak lagi memberlakukan kebijakan informasi menyesatkan COVID-19,” laporan di halaman blognya.
Pembaruan pertama kali dilaporkan oleh CNN pada hari Selasa.
Tindakan khusus yang akan dijatuhkan platform ini tidak ada kejelasan, dan perusahaan lamban menanggapi permintaan untuk membagikan lebih banyak informasi.
Pada permulaan COVID pada tahun 2020, Twitter menerapkan sejumlah tindakan, termasuk label dan pesan peringatan pada tweet dengan informasi yang berkaitan tentang krisis kesehatan dan kerangka kerja untuk meminta pengguna menghapus tweet yang memposting klaim palsu terkait vaksin.
Sementara, Facebook milik Meta Platforms Inc dan layanan YouTube Alphabet Inc menggunakan tindakan serupa, yang saat ini diterapkan.
Meta pada bulan Juli meminta pendapat dewan pengawas independennya tentang perubahan pendekatannya saat ini, mengingat peningkatan sumber informasi otentik dan kesadaran umum tentang COVID.
Awal tahun ini, Twitter mengatakan bahwa sejak Maret 2021, telah berhenti menegakkan “kebijakan integritas sipil” terkait kebohongan tentang pemilihan presiden AS 2020.
Miliarder Musk mengambil alih Twitter pada 27 Oktober, membayar $44 miliar untuk perusahaan, dan bergerak cepat untuk memulai beberapa perubahan pada produk dan staf.
Musk mengatakan pada 29 Oktober dia akan membentuk dewan moderasi konten dengan “sudut pandang yang sangat beragam”.
