Usman Hamid: Demokrasi Saat Ini Lebih Buruk dari Orde Baru

- Advertisement -

Juru bicara Maklumat, Usman Hamid menyampaikan Maklumat Juanda 2023 dengan istilah Reformasi Kembali ke Titik Nol setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan batas usia capres dan cawapres tetap 40 tahun dengan catatan pengecualian sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

Maklumat yang ditandatangani oleh ratusan  warga yang berasal dari dunia pendidikan, tokoh agama hingga seniman ini berisi tentang keresahan, kecemasan hingga kemarahan terhadap perilaku elite dalam proses Pilpres maupun Pemilu 2024 yang menerabas kepatutan.

Usman Hamid menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini merupakan hal yang mesti disoroti.

“Putusan MK yang dalam pandangan kami mengecewakan publik dan menunjukkan apa yang ditawarkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak lebih sekarang ini sebagai Mahkamah Keluarga,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia itu pada Senin, 16 Oktober 2023 di Malacca Toast Juanda.

Usman Hamid nengatakan, banyak sekali orang-orang yang pernah menegakkan demokrasi di Indonesia selama 25 tahun, tetapi justru sekarang ini dikhianati oleh reformasi dan demokrasi bahkan lebih buruk daripada orde baru.

“Itulah sebabnya kita masuk ke dalam kesimpulan. Perbedaannya kenapa hal ini lebih parah dibandingkan Orde Baru, karena Orde Baru tidak sampai kepada tatanan yudikatif. Sekarang ini sampai ke tingkat yudikatif,” ujar Usman Hamid.

Usman Hamid menganggap, politik dinasti yang cukup kental ketika Presiden Jokowi melakukan manuver untuk memuluskan langkah demi kepentingan keluarganya dengan cara memberi ruang anak-anaknya untuk menikmati fasilitas dan jabatan.

“Mungkin sudah bisa kita nyanyikan lagu dimana-mana keluarga. Di Solo keluarga, di Medan keluarga, di Mahkamah Konstitusi keluarga bahkan di PSI pun keluarga,” kata Usman.

Mantan Ketua Senat Mahasiswa Tri Sakti itu juga menyoroti kemunduran dalam putusan MK, pelemahan KPK, pengesampingan agenda hak asasi manusia dan pelanggaran HAM berat.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali mengulangi pernyataannya soal tak ikut campur dalam penentuan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden oleh partai politik. Hal itu dinyatakan presiden saat ditanya soal peluang putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Itu (penentuan calon presiden dan calon wakil presiden) wilayah parpol, dan saya tegaskan saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres,” kata Jokowi dalam keterangan persnya, Senin, 16 Oktober 2023.

Presiden saat ini tengah berada di Beijing, Cina. Dia terbang ke negara tirai bambu itu pada Senin pagi tadi, sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

spot_img

Trending Topic

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Hot News

Game

PENTING UNTUK DIBACA