DPR RI mendesak Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR) untuk serius tangani masalah utang Indonesia tembus Rp 20.750 triliun. Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mengatakan angka tersebut berasal dari utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Gaji ASN dan TN-Polri.
“Masalah utang Indonesia ini mohon diseriusi sebagai bendahara umum negara. Jadi kalau saya hitung-hitung, total utang di negara kita hampir Rp 20.750 triliun,” kata Fauzi saat rapat dengar pendapat di Komisi XI DPR RI, Selasa (13/6).
Fauzi merinci, komposisi utang tersebut masuk dari pembiayaan Rp 7.900 triliun, utang BUMN Rp 6.710 triliun pada 2021 dan ditambah utang pada 2022 senilai Rp 1.640 triliun. Sedangkan utang terkait gaji ASN dan TNI-Polri mencapai Rp 4.500 triliun.
Fauzi juga mempertanyakan PPR Kemenkeu terkait pencatatan utang di BUMN, apakah melalui kas negara atau hanya di Kementerian BUMN. Karena menurutnya, seluruh utang Indonesia harus dicatatkan di Kementerian Keuangan.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR) Suminto mengatakan, posisi utang RI per 31 Mei 2023 mencapai Rp 7.787 triliun. Angka tersebut melalui berbagai sumber, baik pinjaman maupun sekuritas.
Sementara untuk utang BUMN, Suminto mengatakan perusahaan-perusahaan pelat merah merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Utang BUMN merupakan pengadaan secara koperasi dan jenisnya bukan utang pemerintah.
Meski begitu, Suminto mengatakan tetap mencermati utang Indonesia yang dimiliki BUMN. Suminto menyebut BUMN memiliki utang dengan penjaminan pemerintah, namun dengan nominal kecil.
“Misalnya ketika ada penjaminan terhadap pinjaman BUMN tertentu untuk size tertentu. Pinjaman BUMN yang mendapatkan penjaminan pemerintah nominalnya sangat kecil,” ucap Suminto, dikutip dari kumparan pada 14 Juni.
Suminto, mengungkapkan pemerintah akan mengambil pinjaman luar negeri senilai USD 2 miliar atau sekitar Rp 30,22 triliun pada 2024. Penarikan utang tunai ini rencananya diperoleh dari Bank Dunia USD 701 juta, Asian Development Bank (ADS) USD 1.035 miliar, Japan International Cooperation Agency (JICA) JPY 300 juta, dan Canada CAD 100 juta.
“Di 2024 kami akan melakukan pengadaan pinjaman tunai Rp 30,22 triliun atau USD 2 miliar atau menggunakan kurs sekitar Rp 29 triliun. Di situ dari ADB USD 1,035 Juta dari Bank Dunia USD 701 juta, Jica JPY 30.000 juta dan Canada CAD 100 juta,” kata Suminto saat rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (13/6).
