Wacana Pemerintah bersama dengan Badan Anggaran DPR RI yang akan melakukan penghapusan listrik 450 VA, kemudian diganti dengan listrik 900 VA, merupakan kebijakan yang akan menyusahkan rakyat Indonesia.
Hal itu diungkapkan oleh pemerhati kebijakan publik, Bambang Haryo Soekartono. Sebagaimana diketahui wacana penghapusan listrik 450 VA ini sebagai pengalihan Subsidi Listrik untuk warga kurang mampu yang diinisiasi oleh Ketua Badan Anggaran DPR-RI.
“Saya harap pemerintah mempunyai kebijakan untuk bisa mendorong masyarakatnya untuk melakukan penghematan energi dengan penggunaan listrik yang lebih rendah. Karena pembangkit listrik di Indonesia 70 persen menggunakan Batubara, sedangkan cadangan batu bara kita sudah mulai menipis karena terlalu banyak Batubara yang di ekspor maupun yang kita gunakan sendiri untuk listrik. Dimana saat ini cadangan Batubara kita tinggal tersisa 20 tahun lagi,” ujar Bambang Haryo.
Negara Negara di Eropa bahkan telah melakukan penghematan besar besaran dikarenakan energi fosil yang sudah mulai menipis.
Misalnya, di Jerman, UK, Denmark, Yunani dan bahkan Sri Lanka, melakukan program power cuts / pemadaman selama 10 jam untuk penghematan penggunaan energi listrik di negaranya.
Anggota DPR RI periode 2014-2019 ini mengatakan, wacana penghapusan listrik 450 VA juga akan menyengsarakan masyarakat bawah yang menggunakannya, yang ada sekitar 24 juta pelanggan (keluarga).
“Dari hasil pembicaraan dengan masyarakat pengguna 450 VA, mereka malah menginginkan untuk bisa diturunkan lagi di kelompok 220 VA seperti yang diberlakukan pada jaman ordebaru, karena saat ini semua peralatan elektronik baik lampu, televisi, kipas angin dan lain lain watt nya sangat rendah dan efisien yang tujuannya untuk penghematan energi tetapi mempunyai kemampuan penerangan yang sangat kuat,” ujarnya.
Dia mensinyalir wacana penghapusan listrik 450 VA ini untuk mendorong masyarakat menggunakan daya listrik lebih besar. Dan, cenderung ada ajakan pemborosan untuk menanggung produksi listrik PLN yang sudah terlajur berlebih/over supplay akibat kebijakan pemerintah yang terlanjur punya program membangun pembangkit 35.000 megawatt.
Diketahui, pelaksanaannya dilakukan oleh swasta yang telah melakukan kontrak dengan PT PLN untuk jangka panjang.
“Program 35.000 megawatt inilah yang mengakibatkan produk listrik kita over supply lebih dari 50% yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Sehingga masyarakat di dorong untuk melakukan pemborosan dengan wacana penggunaan listrik yang berlebih misalnya : wacana penggunaan kompor listrik yang pernah saya TOLAK di Badan Anggaran di Tahun 2017-2018, dengan program kompor listrik waktu itu yang tentunya akan mengakibatkan pemborosan penggunaan listrik dimasyarakat, karena setiap kompor listrik menggunakan daya diatas 1.000 watt setiap penggunaannya dan tentu masyarakat akan kesulitan untuk membayar tarif listrik di Indonesia yang tagihannya tidak rasional dan sangat tinggi seperti yang saya tulis di IG sebelumnya,” ujarnya.
Seharusnya. pemerintah juga perlu mendorong PT. PLN untuk melakukan efisiensi agar PT PLN tidak membebani masyarakat dengan tarif yang tinggi dan penagihan penagihan yang tidak rasional.
Dimana saat ini, masyarakat dihadapkan tarif listrik yang tidak masuk akal, dimana tarif PLN sebesar 9,7 sen sudah lebih tinggi dari beberapa negara di Asia Tenggara yang minim energi seperti Indonesia.
Misalnya di Malaysia 4,9 sen, kemudian Vietnam 8 sen dan Laos 3,8 sen, sedangkan di Indonesia pembayaran tagihan listrik bisa lebih 2,5 kali lipat lebih mahal dari perhitungan tarifnya sendiri.
“Sehingga, sering tagihan di masyarakat dibanding di Jepang yang tarifnya 22 sen lebih mahal daripada di Indonesia dan bahkan tagihan di Indonesia mendekati tagihan harga listrik tertinggi di Jerman yang tarifnya sebesar 33,8 sen, seperti yang saya tulis dipostingan IG saya tentang listrik sebelumnya https://www.instagram.com/p/CX0JE5Bpaha/, kata anggota Dewan Pakar Gerindra tersebut.
Di Indonesia, gaji yang diperoleh pekerja baik formal maupun informal berkisar Rp 1,5 juta sampai Rp 3,5 juta berjumlah sekitar 70 juta pekerja. Ditambah lagi sekitar 33 juta petani, 4 juta nelayan, serta masyarakat yang menganggur sebanyak 5.8 persen dari total penduduk Indonesia berkisar 15.58 juta penduduk (Data BPS).
“Mereka semua di atas masuk kategori masyarakat yang masih menginginkan untuk mengkonsumsi listrik dengan daya 450 VA dengan subsidi,” jelasnya.
Harusnya dibatalkan, wacana perubahan penggunaan daya listrik 450 VA ke 900 VA yang tujuannya untuk menguntungkan PT PLN dan mitra swastanya akibat kebijakan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang kurang penggunaannya.
“Hal ini agar tidak menyusahkan masyarakat Indonesia yang saat sekarang sedang kesulitan ekonomi akibat pandemi dan kebijakan kenaikan harga BBM,” tandasnya.
