Sejumlah elit politik dicap sebagai penjahat demokrasi oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). KontraS menyebut mereka adalah yang melemparkan wacana terkait penundaan pemilihan umum (pemilu).
Pengamat politik sekaligus akademisi, Rocky Gerung langsung merespons dan menyatakan bahwa daftar penjahat demokrasi yang berisi tujuh orang oleh KontraS tersebut tidaklah salah.
“Orang-orang ini dalam kedudukannya sebagai pejabat publik,” ujar Rocky Gerung dalam video yang diunggah di channel Youtube Rocky Gerung Official pada Senin (18/4/2022).
“Kan memang itu yang dilakukan, dan enggak fair semuanya itu bersembunyi di balik big data, di balik ini kan kepentingan rakyat bawah,” imbuhnya.
Rocky menyebut, survei yang ada mengatakan bahwa mayoritas warga tidak percaya lagi terhadap kepeminpinan.
“Jadi sekali lagi, list yang dibikin KontraS itu semacam plakat, untuk memberi tahu inilah dia orang-orang yang menjahati demokrasi,” ujar Rocky.
“Kalau kita pakai istilah menjahati itu artinya, mereka paham demokrasi tapi memanipulasi demokrasi itu untuk mem-back up diri sendiri, partai sendiri, dan kekuasaan,” imbuhnya.
Versi KontraS, tujuh orang yang disebut sebagai penjahat demokrasi adalah Menko Luhut Binsar Panjaitan, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Sekjen PSI Dea Tunggaesti, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Partai PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketum Partai PAN Zulkifli Hasan.
