Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan kepada seluruh ASN yang ada di jajaran Pemerintahan DKI Jakarta, bahwa ia tak akan memberikan toleransi sedikit pun jika ada ASN DKI yang melakukan korupsi.
Anies Baswedan memaparkan bahwa pihaknya telah menaikkan pendapatan ASN DKI Jakarta untuk mencukupi kebutuhan finansial mereka.
“Tidak ada toleransi sedikit pun pada siapa saja yang terlibat dalam praktik ini, khususnya di Jakarta karena kebutuhan sudah terpenuhi sehingga tidak ada alasan lagi untuk melalukan praktik korupsi,” ungkap Anies Baswedan pada program diskusi virtual Membedah Praktik Korupsi Kepala Daerah, Kamis (8/4/2021).
Dengan dinaikkannya pendapatan ASN di lingkungan Pemprov DKI, seharusnya ASN mampu menghilangkan praktik korupsi. “Dibuat cukup intinya, jangan sampai kurang. Kalau kurang di situlah rongga paling besar,” tegas Anies.
Anies mengatakan ada dua motif korupsi lain, yaitu faktor keserakahan dan karena sistem.
Untuk menghadapi korupsi yang disulut oleh keserakahan, tidak ada cara lain kecuali dengan hukuman yang berat disertai sanksi yang tegas tanpa pandang bulu. “Karena keserakahan itu tidak ada ujungnya,” ujar Anies.
Untuk menghadapi korupsi yang disebabkan oleh sistem, Anies mengatakan diperlukan pembenahan secara sistemik di internal pemerintahan. Untuk mencegah korupsi tersebut, Pemprov DKI Jakarta menerapkan gerakan digitalisasi di semua level kegiatan pemerintahan mulai dari perencanaan, penganggaran, sampai pengadaan sehingga transparan dan mudah diawasi.
Namun, meski kebutuhan telah terpenuhi, upaya pencegahan beserta sistem juga telah diperkuat, tantangan pemerintah daerah tetap ada. Bila tetap muncul korupsi di Pemprov DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan tidak akan ada toleransi.
“Yang dilakukan Pemprov sederhana, langsung yang bersangkutan diberhentikan, yang bersangkutan diganti, proses hukum dijalankan,” pungkas Anies.
