Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto diminta oleh Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika untuk tidak melanjutkan proyek food estate jika terpilih dalam Pilpres 2024.
Sebagai informasi, dalam dokumen visi-misinya, Prabowo Subianto bersama pasangannya Gibran Rakabuming Raka telah memasukkan reforma agraria ke program kerja bertajuk Swasembada Pangan.
“Kami harap jangan lanjutkan food estate karena food estate anti reforma agraria,” ujar Dewi dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Agraria KPA 2023 yang disiarkan di kanal YouTube KPA, Senin, 15 Januari 2024.
Dewi mengatakan, food estate yang berjalan di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi menimbulkan berbagai masalah. Mulai dari perampasan tanah wilayah adat, tanah petani, hingga mendorong proletarisasi petani.
Padahal, kata Dewi, Prabowo Subianto dan Gibran sudah memiliki perspektif yang lebih maju soal reforma agraria ketika memposisikan reforma agraria di bawah agenda swasembada pangan.
Sebab, menurut Dewi, dengan perspektif ini Prabowo-Gibran sudah memahami bahwa reforma agraraia bukan sekadar konflik atau urusan tanah. Namun, berati mendorong transformasi sosial di pedesaan yang berhubungan dengan pertanian dan pangan.
Oleh karena itu, menurut Dewi, Prabowo Subianto dan Gibran jika berkomitmen menjalankan reforma agraria, semestinya berorientasi pada pertanian pangan yang ke sentra-sentra produksi rakyat.
“Jadi, bukan mengakuisisi lahan dalam skala besar. Setelah itu, datang perusahaan-perusahaan pangan, lalu petani dan masyarakat adat disuruh jadi food estate,” tutur Dewi. “Ini penting diperbaiki kalau memang nanti jadi presiden dan wakil presiden.”
Sementara sebelumnya, Prabowo Subianto memang menyatakan bakal melanjutkan proyek food estate. Bahkan, ia mengklaim mega proyek lumbung pangan ini sebagai strategi yang paling utama menuju ketahanan pangan Indonesia.
“Lumbung padi ini sudah digagas oleh Pak Ibnu Sutowo dari tahun 70 jadi sudah hampir 50 tahun yang lalu dan ini satu-satunya jalan,” ujar Prabowo dalam acara Dialog Capres bersama Kadin di Jakarta pada Jumat, 12 Januari 2024.
Prabowo juga mengklaim proyek food estate telah membantu banyak petani dalam meningkatkan pendapatannya. Prabowo pun menuding pihak yang mengkritik proyek food estate adalah orang-orang neoliberal yang lebih memilih mengimpor beras dibandingkan memproduksi di dalam negeri.
Padahal, menurut dia, mengimpor beras akan menimbulkan masalah. Khususnya saat negara-negara produsen beras menutup keran ekspornya untuk melindungi pasokan dalam negeri.
“Kalau dia tutup tidak mau jual, kita makan apa,” ujarnya.
