Buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku hingga saat ini masih diburu. Sejumlah informasi tentang keberadaan politikus PDIP ini dikabarkan sudah dikantongi KPK.
Namun, entah kapan Harun Masiku bisa diborgol dan digiring untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Sebelumnya ICW menilai bahwa penindakan yang dilakukan KPK tak lebih dari sekadar retorik, penuh kontroversi, dan tumpul.
Kesimpulan ini bukan analisa kosong, melainkan berdasarkan sejumlah temuan Indonesia Corruption Watch, satu diantaranya menyangkut kegagalan meringkus buronan mantan calon anggota legislatif asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Harun Masiku.
Bagaimana tidak, terhitung sejak ditetapkan sebagai tersangka, dua tahun pencarian telah berlalu tanpa menghasilkan temuan signifikan.
Sementara, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengatakan, bahwa pihaknya sudah mendapatkan info terkait keberadaan buronan kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI itu.
“Kami sudah ada info hanya tinggal, ya paling tidak kita mau cari pendukung-pendukung lain,” ujar Karyoto saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (2/11/2022).
Namun, Karyoto tidak mengungkapkan lebih detail terkait info yang diperoleh KPK terkait pengejaran tersebut. Dia hanya menekankan, pengejaran terhadap Harun tidak dihentikan.
“Jadi kami memang tidak tinggal diam,” kata Karyoto.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menegaskan pihaknya masih terus berupaya mencari keberadaan yang bersangkutan.
Diungkapkan Alex, KPK sudah berkoordinasi dengan Interpol dan Polri untuk mencari keberadaan Harun Masiku. Diakuinya, KPK memiliki keterbatasan sumber daya manusia serta informasi terkait posisi Harun saat ini.
Dia menegaskan pentingnya kerja sama antara KPK dengan Polri dan Interpol. Kerja sama tersebut dia nilai dapat mempermudah pengumpulan informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan, sehingga dapat dilacak untuk kemudian diamankan oleh KPK.
“Kalau nanti posisi yang bersangkutan berada di mana dan sudah bisa dipastikan pasti akan kami jemput,” tutur Alex.
Namun, sejak OTT terhadap Wahyu dan sejumlah pihak lain pada 8 Januari 2020 hingga saat ini, Harun Masiku masih buron.
Sementara ICW mengatakan, perkara korupsi berupa suap pergantian antar waktu anggota DPR RI ini menarik untuk ditelisik lebih lanjut. Sebab, dalam sejumlah pemberitaan, kelindan aktor yang terlibat diduga keras menyasar pejabat teras di dalam partai politik besar.
Melihat fenomena merunduknya KPK saat berhadapan dengan politisi, bukan tidak mungkin hal tersebut membentuk teori kausalitas, yakni, jika suatu perkara melibatkan elite partai politik, maka penindakan lembaga antirasuah itu akan mengendur.
Keganjilan KPK dalam menangani perkara ini sebenarnya sudah tampak jelas dan terang benderang, bahkan sejak proses penyelidikan. Mulai dari Pimpinan KPK bergeming tatkala pegawainya diduga disekap di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, ketidakjelasan tindakan penggeledahan di kantor PDIP, pemulangan paksa penyidik Rossa Purbo Bekti, hingga penyingkiran tim pencari Masiku melalui Tes Wawasan Kebangsaan.
Akibatnya, masyarakat berasumsi bahwa sejak awal Pimpinan KPK memang tidak memiliki niat untuk menuntaskan penanganan perkara ini dan membiarkan Masiku serta pejabat teras partai politik tak tersentuh hukum.
Alih-alih menjalankan tugas pengawasan yang tegas, Dewan Pengawas pun turut mendiamkan kejanggalan KPK. Padahal, Pasal 37B ayat (1) huruf a dan f Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah memberikan ruang bagi Dewan Pengawas untuk terlibat aktif mengawasi seluk beluk pekerjaan KPK, termasuk dalam ranah penindakan.
Sehingga, dengan pasifnya Dewan Pengawas, dapat dikatakan lembaga baru KPK itu turut menjadi bagian yang melemahkan lembaga antirasuah.
Untuk itu, atas segala problematika pencarian Masiku maka selayaknya Pimpinan KPK, terutama Firli segera berhenti dengan cara mengundurkan diri. Terlebih, selama ini citra KPK juga terus menerus merosot di mata masyarakat pada masa kepemimpinannya.
Source: ICW
