Kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) yang menyeret nama Gubernur Papua Lukas Enembe terus bergulir. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD turut membuka suara.
Menurutnya, dana Otsus yang digelontorkan di zaman Lukas Enembe mencapai 500 triliun lebih, tidak berdampak banyak bagi Orang Papua.
Menanggapi dana Otsus yang dikelola oleh Gubernur papua Lukas Enembe tersebut, anggota DPD RI Filep Wamafma angkat bicara. Menurutnya, kegagalan Otsus yang disebutkan oleh Menkopolhukam sudah semestinya menjadi autokritik semua stakeholder baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.
“Apa yang dikeluhkan Pak Mahfud sudah seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama, dari hulu ke hilir”, kata Filep.
Wakil Ketua Komite I DPD RI juga menyampaikan evaluasinya terkait belum adanya Peraturan pelaksana terkait tata kelola dana Otsus. Padahal menurutnya, hal itu sangat penting demi pengelolaan dana Otsus tepat sasaran dan tepat guna.
“Konteks Otsus 20 tahun lalu, UU No. 21 tahun 2001 adalah UU tanpa peraturan pelaksana. Dampaknya adalah carut marut tata kelola Dana Otsus baik di Daerah maupun Pusat. Akibatnya, bisa saja korupsi berjamaah pejabat di daerah maupun di Pusat. Syukurlah Otsus jilid II UU No. 2 tahun 2021, perubahan UU Otsus telah dibuat peraturan pelaksana sebagai jawaban persoalan tata kelola dana otsus. Belum lagi kita bicara mekanisme pengawasan dan pengendalian penggunaan dana Otsus,” jelas Filep.
Dalam kaitan dengan mekanisme pengawasan, Filep juga mempertanyakan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Papua itu selalu dapat opini WTP. Lima kali berturut-turut. Artinya laporan keuangan Pemerintah Daerah (dikelola Gubernur Lukas Enembe) tidak ada masalah selama ini. Namun, bukan hanya soal benar tidaknya laporan secara tertulis, tapi BPK kan juga mengaudit anggaran serta realisasinya. Mengapa sampai tidak ditemukan kerugian negara selama sekian tahun ini?,” kata Doktor Lulusan Unhas ini.
Mantan anggota Pansus Papua ini berharap agar Negara lebih tegas terhadap setiap stakeholder yang turut andil membuat dana Otsus tidak berjalan secara maksimal.
“Kita harapkan negara juga evaluasi BPK dan institusi terkait lainnya. Kita semua tahu, oknum-oknum BPK ada yang bisa disogok. Ini semua penghambat. Kita berharap, Dana Otsus Jilid II ini berjalan lebih baik,” tutup senator Filep Wamafma.
