Investor asing dinilai cenderung tidak mau menanm modal di indonesia, karena tidak ada kepastian hukum, mulai dari regulasi hingga angka korupsi yang tinggi. Hal itu diungkapkan oleh Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI) 2003-2008 Burhanudin Abdullah.
“Kita tahu investor asing tidak terlalu suka menanam modal di Indonesia, karena masalah kepastian hukum, masalah terlalu banyak ‘tikus’ di sini, tidak bersih rumahnya sehingga mereka jarang mau datang ke Indonesia,” ujarnya dalam sebuah acara di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa, 4 Januari 2025.
Padahal, kata Burhanudin, investasi ini bisa menggerek pertumbuhan ekonomi 8 persen, sebagaimana yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Burhanuddin berpendapat jika hanya mengandalkan modal dalam negeri saja mustahil pertumbuhan akan tercapai. Salah satu pengeluaran adalah tingkat efisiensi perekonomian atau Inkremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia sangat rendah di angka 6,5 persen.
Burhanuddin menjelaskan, dengan ICOR 6,5 itu, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, sekurang-kurangnya dibutuhkan investasi sebesar 52 persen atau bernilai Rp 12 ribu triliun. “Itu saja kalau PDB kita Rp 22 ribu triliun,” jelasnya.
Tak hanya itu, Burhanuddin mengatakan Indonesia membutuhkan investasi karena terdapat gap sebesar 16 persen antara tabungan domestik bruto (GDS) atau tabungan domestik bruto dengan PDB per tahun.
Sehingga, untuk menutup kesenjangan tersebut pemerintah membutuhkan pinjaman. “Tapi jarang asing yang mau datang ke indonesia. Beda dengan Singapura yang hampir 2 juta dollar per kapita,” ujar dia.
Untuk menggenjot investasi, mantan Bos BI itu mengatakan, pemerintah perlu mengkonsolidasikan badan usaha milik negara (BUMN). Ia menjelaskan kebijakan Prabowo untuk mendirikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ( BP Danantara) adalah pilihan yang tepat.
“Hari ini saya mendengar bahwa Danantara resmi disetujui oleh DPR. Maka akan kami leverage untuk kepentingan masyarakat yang sebesar-besarnya,” ujar dia.
BP Danantara merupakan badan khusus yang dibentuk oleh Prabowo Subianto untuk mengelola investasi di luar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Pemerintah memproyeksikan Danantara menjadi cikal bakal pengelola investasi besar di Indonesia, bahkan menggadang-gadang lembaga tersebut bakal sekelas Temasek Singapura.
