Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membuka kembali kasus kardus durian Cak Imin. Langkah KPK ini dinilai oleh Pengamat Komunikasi dan Politik Jamiluddin Ritonga adalah langkah yang sangat politis.
Kasus Kardus Durian yang diduga melibatkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Menurut Jamiluddin, kesan politisnya sangat kental.
“Jika benar dibuka kembali kasus kardus durian, tentunya akan dikesankan sebagai pesanan dari pihak-pihak tertentu,” ujar Jamiluddin, Senin (31/10).
Apabila hal itu benar, Jamiluddin menilai KPK sudah tidak lagi independen dalam menilai suatu kasus memenuhi tindak korupsi.
“Masyarakat juga akan berpeluang menuntut kasus lain yang melibatkan politisi,” tegasnya.
Kata Jamiluddin, bisa saja masyarakat meminta nama-nama yang muncul dalam sidang kasus e-KTP untuk dibuka kembali.
“Sebab, beberapa nama politisi yang muncul dalam sidang pengadilan hingga sekarang tidak ada kelanjutannya,” ujarnya.
Akademisi dari Universitas Esa Unggul itu menegaskan, kalau KPK tidak bisa adil, sebaiknya tidak membuka kembali kasus-kasus korupsi pada tahun politik.
“Hal itu akan membuat gaduh dan makin panasnya suhu politik di tanah air,” pungkasnya.
