Kasus korupsi di Pemprov DKI Jakarta pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mulai dibongkar oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Upaya ini juga didukung penuh Jakarta Public Service (JPS).
Kejati DKI baru saja secara resmi menetapkan tiga tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan unit usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, PT Jakarta Toursindo (Jaktour), yaitu Grand Cempaka Resort and Convention.
Tindak pidana penyalahgunaan keuangan itu dilakukan di masa kepemimpinan Gubernur Ahok dengan kerugian mencapai Rp 5,1 miliar.
Pada kasus ini, tiga orang telah ditetapkan tersangka. Yaitu IS, RI selaku General Manager Grand Cempaka Resort & Convention, dan SY yang menjabat sebagai Chief Accounting Grand Cempaka Resort & Convention.
“Beres-beres Kejati menggulung korupsi era Ahok harus dilanjutkan. Semua yang terlibat harus dihukum,” ujar Direktur Eksekutif JPS, M Syaiful Jihad, Kamis (29/7/2021).
Manajemen PT Jaktour sendiri merespons positif langkah Kejati DKI Jakarta ini. “Kami tidak ada toleransi bagi pelaku korupsi. Keduanya sudah lama dipecat,” ujar Corporate Secretary PT Jakarta Tourisindo, AT Erik Triadi, Rabu (28/7).
Kasus dugaan korupsi di Grand Cempaka Resort ditemukan dari hasil audit tahun 2015, yang mengindikasikan terjadinya penyalahgunaan dana yang menyebabkan kerugian negara pada 2014-2015.
Erik juga mengatakan, kasus tersebut sudah berlangsung beberapa tahun sebelum kepemimpinan direksi saat ini. Erik menegaskan, oknum karyawan tersebut sudah lama diberhentikan serta tidak lagi menjadi bagian dari PT Jakarta Tourisindo sejak Juni 2017.
Tak hanya itu, Kejati DKI ternyata juga sedang berupaya membongkar kasus lainnya yang terjadi pada era Ahok. Yaitu dugaan korupsi pengadaan alat berat penunjang perbaikan jalan di Dinas Bina Marga DKI Jakarta.
“Hasil ekspos penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat-alat berat penunjang perbaikan jalan pada UPT Alkal Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2015 ditingkatkan ke tahap penyidikan,” kata Kasipenkum Kejati DKI, Ashari Syam, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/7).
Sama seperti kasus dugaan korupsi di PT Jaktour, kasus pengemplangan duit negara di UPT Alkal Dinas Bina Marga DKI Jakarta juga berlangsung saat Ahok memimpin Pemprov DKI.
