Kongkalingkong mafia tanah di Tangerang kian terkuak, setelah Kepala Desa Kohod, Arsin terindikasi memalsukan girik untuk sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di area pagar laut pesisir Kabupaten Tangerang.
Kecurangan yang dilakukan Kepala Desa Kohod ini, mengundang reaksi Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Bonyamin Saiman. Dia mendorong aparat penegak hukum segera melakukan pencekalan terhadap Arsin yang diduga terlibat pemalsuan girik untuk sertifikat HGB dan SHM di area pagar laut pesisir Kabupaten Tangerang.
Dikatakan oleh Bonyamin, Arsin selalu Kepala Desa Kohod dan aparatur sipil negara harus diperiksa atas penerbitan SHGB dan SHM palsu di area pagar laut.
“Terbitnya sertifikat itu kan diatas laut itu saya meyakininya itu palsu, karena tidak mungkin bisa diterbitkan karena itu di tahun 2023. Kalau ada dasar klaim tahun 80 tahun 70 itu empang dan lahan artinya itu sudah musnah sudah tidak bisa diterbitkan sertifikat,” ujarnya, Selasa (4/2/2025).
Sementara, Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah, Gufroni menuturkan, kasus yang menyeret Arsin sudah terang benderang.
Gufroni menilai, Arsin diduga terlibat dalam pemalsuan surat girik bidang pagar laut, hingga indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU).
“Maka saya sudah sampaikan ke penyidik Bareskrim Mabes Polri untuk menetapkan dia tersangka,” jelas Gufroni.
“Dikhawatirkan Arsin menghilangkan barang bukti dan melarikan diri. Jadi kalau soal cekal itu sudah menjadi bagian dari upaya paksa kepolisian untuk melakukan pencekalan agar Arsin tidak bepergian ke luar negeri,” imbuhnya.
Gufroni pun berharap aparat penegak hukum bisa bergerak cepat, agar para terduga pelaku yang terlibat, tidak menghilangkan barang bukti.
“Jangan sampai orang-orang yang terlibat ini menghilangkan barang bukti. Memusnahkan dokumen, terus hasil kekayaan disembunyikan,” ujar Gufroni.
“Paling enggak seminggu ini sudah ada tersangka lah. Jangan sampe nunggu yang lain dulu, kan setau saya banyak yang melarikan diri,” pungkasnya.
