KPK tengah membidik sejumlah kepala daerah terkait kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos). Kasus yang kini tengah menjadi perhatian KPK ini karena berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat yang menderita di tengah pandemi virus corona.
KPK mengaku sedang mengusut beberapa kasus terkait bansos yang melibatkan kepala daerah. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengatakan ada beberapa temuan yang melibatkan kepala daerah.
“Perkara yang merugikan kesejahteraan masyarakat di saat pandemi, ini perkara terkait penyaluran bansos di Kementerian Sosial dan ada juga beberapa perkara menyangkut kepala daerah juga menyangkut penyaluran bansos ini sementara sedang kami proses,” ujar Alex dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) KPK dengan DPR RI, Rabu (10/3/2021).
Alex menyampaikan dalam paparan dalam RDP mengenai optimalisasi penindakan KPK. Salah satunya ialah penanganan kasus yang merugikan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi. Namun Alex belum menjelaskan lebih lanjut perihal perkara bansos yang melibatkan kepala daerah tersebut.
KPK sejauh ini sedang mengusut dugaan suap terkait bansos sembako wilayah Jabodetabek di Kementerian Sosial. Kasus itu menjerat mantan Mensos Juliari Batubara.
Dalam perkara ini, Juliari Batubara diduga menerima suap hingga Rp 17 miliar. Suap itu dari para vendor bansos yang dapat paket supplier dalam bansos corona wilayah Jabodetabek. Suap diduga berasal dari permintaan jatah Rp 10 ribu dari tiap paket bansos yang disalurkan senilai Rp 300 ribu.
Juliari Batubara melalui anak buahnya Matheus Joko dan Adi Wahyono selaku pejabat pembuat komitmen Kemensos diduga mengakali penunjukan vendor bansos. Atas upayanya, mereka mendapat imbal dari para vendor.
KPK juga dikabarkan sedang menyelidiki terkait pengadaan bansos yang diduga terjadi kerugian negara dalam pelaksanaannya.
