Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menjelma menjadi sarang korupsi. Dugaan tersebut muncul setelah KPK tersandung kasus pungli di Rutan Klas I Jakarta Timur cabang Gedung Merah Putih. Nilai punglinya diperkirakan mencapai Rp 4 miliar.
Tudingan KPK menjadi sarang korupsi semakin menguat setelah adanya dugaan bahwa mantan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyidik Tri Sihartanto telah melakukan transaksi yang nilainya sangat fantastis.
Tri Sihartanto yang diduga melakukan transaksi hingga ratusan miliar. Namun, saat ini Tri Suhartanto telah dipulangkan KPK ke Polri dengan dalih masa penugasan telah berakhir per tanggal 1 Februari 2023.
Dugaan tersebut disampaikan oleh mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan dalam podcast di YouTube pribadinya berjudul “Deretan Kasus Menjerat Pimpinan KPK”.
Novel mengatakan, nilai transaksi mencurigakan mantan Kasatgas Penyidik KPK tersebut terungkap berdasaran hasil analisis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang disampaikan kepada penegak hukum.
“Laporan PPATK itu terhadap seorang pegawai KPK di penindakan dan itu nilai transaksinya Rp300 miliar, dan saya duga lebih, ada yang katakan hampir Rp1 triliun bahkan,” ujar Novel.
Novel menduga, pihak internal KPK melakukan pembiaran terhadap dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp 300 M tersebut. Sebab, sejauh ini tidak ada pemeriksaan lanjutan terhadap laporan yang disampaikan oleh PPATK tersebut.
“Yang bersangkutan (Tri Suhartanto) mengundurkan diri. Kok bisa mengundurkan diri terus dibiarkan,” ucapnya.
“Apakah pimpinan dan Dewan Pengawas KPK tidak ingin tahu kebenarannya? Dan bila benar, apakah ada orang lain di internal yang terlibat? Atau memang mereka sudah tahu tapi tidak ingin diketahui orang?” imbuh Novel.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto atau akrab disapa BW mengkategorikan dugaan kejahatan tersebut sebagai “big fish”.
“Big fish itu karena menyangkut uang gede, ada Rp300 M bahkan Rp1 T main seperti itu di kepemimpinan seperti ini, harusnya semua pimpinannya mundur,” ujar BW.
BW menilai Tri Suhartanto tidak bekerja sendiri melainkan ada pihak lain yang terlibat dan pembiaran yang dilakukan KPK terhadap laporan PPATK akan berdampak negatif untuk lembaga.
Menurut dia, kejahatan-kejahatan lain berpotensi besar akan muncul kembali.
“Dengan tidak dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut, kita sebenarnya sedang melindungi jaringan itu atau membiarkan jaringan itu bekerja. Jadi, sekarang KPK tidak aman,” kata BW.
Sebelumnya juga terbongkar bahwa pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kedapatan memotong uang perjalanan dinas dalam rentang waktu 2021-2022.
Akibat perbuatan itu diduga telah timbul kerugian keuangan negara sebesar Rp 550 juta.
“Dengan ini saya menyampaikan dugaan tindak pidana korupsi di bidang kerja administrasi yang dilakukan salah satu oknum KPK,” ucap Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa.
“Dengan nilai Rp 550 juta dengan kurun waktu tahun 2021-2022,” ungkapnya.
Cahya mengatakan dugaan pemotongan uang dinas ini ditemukan atasan dan tim kerja pegawai dimaksud. Akan tetapi, Cahya enggan membuka identitas pelakunya.
Cahya berkata atasan dan tim pegawai tersebut awalnya mengeluh adanya proses administrasi yang berlarut. Tak hanya itu, terjadi pemotongan uang perjalanan dinas.
“Atasan dan tim kemudian melalukan laporan ke pihak Inspektorat sebagai pelaksana fungsi pengawasan internal,” katanya.
Kata Cahya, inspektorat melaporkan pegawai itu ke Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK. Pegawai tersebut bakalan diproses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Tak hanya itu, Kesekjenan KPK juga melaporkan dugaan tersebut ke Dewan Pengawas. Tujuannya, agar pegawai bisa dijatuhi hukuman etik.
“Bersamaan dengan proses tersebut oknum sudah dibebastugaskan untuk memudahkan proses pemeriksaannya,” kata Cahya.
