Politikus PDIP Ribka Tjiptaning menolak mengikuti program vaksinasi Covid-19. Anggota Komisi IX DPR RI itu meragukan keamanan dari vaksin Sinovac tersebut.
Dalam Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang digelar daring, Selasa (12/1/2021). Politikus PDIP tersebut mengatakan dia menjadi orang pertama yang menolak vaksin.
“Saya tetap tidak mau divaksin meskipun sampai yang usia 63 tahun bisa divaksin, saya udah 63 nih. Mau semua yang seluruh usia boleh, tetap. Misalnyapun di DKI semua anak-cucu saya dapat sanksi 5 juta, mending gue bayar,” kata Ribka Tjiptaning.
Ribka juga menjelaskan, pengalamannya terhadap program vaksinasi yang sering kali gagal dalam pelaksanaanya. Seperti vaksin anti polio yang lumpuh layu di Sukabumi, vaksin anti kaki gajah yang menyebabkan kematian 12 orang di Majalaya.
“Karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia. Dengan 1,3 Triliun waktu saya ketua Komisi. Saya ingat betul itu,” ujarnya.
Menurut Politikus PDIP dapil Jabar IV tersebut, menolak divaksin adalah hak setiap orang. Jika dipaksa itu merupakan pelanggaran HAM.
“Jadi, jangan main-main dengan vaksin ini. Saya bilang saya yang pertama menolak vaksin,” ujarnya.
Sebelumnya, BPOM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin Sinovac. BPOM menyebut bahwa vaksin Sinovac memiliki efikasi sebesar 65,3 persen.
Kepala BPOM Penny K. Lukito memastikan vaksin Covid-19 Sinovac aman digunakan. Menurutnya, efek samping yang ditimbulkan bersifat ringan hingga sedang.
Sementara, Pemerintah menjadwalkan vaksin dimulai pada 13 Januari. Hari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para pejabat lainnya telah mendapatkan vaksinasi Covid-19.
