Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad memberikan apresiasi atas sikap tegas Menteri BUMN Erick Thohir dalam menuntaskan kasus-kasus hukum di BUMN guna menyelamatkan uang negara.
Lebih lanjut, Suparji Ahmad mengatakan, Erick Thohir bekerja sama dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menuntaskan kasus-kasus hukum di BUMN, seperti korupsi Asabri, Jiwasraya hingga dugaan korupsi di PT Garuda serta mendorong revisi UU Sektor Keuangan dan UU Dana Pensiun untuk menjamin keamanan dana nasabah.
Menurut Suparji, sikap tegas Erick Thohir tersebut harus mendapat dukungan seluruh pihak agar seluruh perusahaan-perusahaan yang berada di bawah Kementerian BUMN terbebas dari praktik korupsi.
“Sikap tegas tersebut harus didukung semua pihak, agar tercipta BUMN yang bebas dari korupsi dan menerapkan Keterangan Good Corporate Governance (GCG) secara kongkrit,” kata Suparji dalam keterangannya, di Jakarta, dilansir dari rmol.id, Minggu (6/2).
Suparji menilai, keputusan Erick untuk merevisi UU Keuangan bertujuan untuk menyelamatkan BUMN dari kehancuran akibat korupsi. Ia menyebut, faktanya status keuangan BUMN sampai saat ini dianggap belum jelas antara uang negara atau bukan uang negara.
“Revisi UU Keuangan negara perlu dilakukan untuk memperjelas status keuangan BUMN, termasuk anak maupun cucu BUMN yang selama ini status keuangannya masih abu-abu, antara keuangan negara dan bukan uang negara,” katanya.
Suparji menambahkan, yang telah dilakukan Erick untuk bekerja sama dengan Kejagung dianggap sangat tepat. Alasannya karena Kejagung dan Erick memiliki tujuan untuk memberantas korupsi.
“Kolaborasi dengan Jaksa Agung hal yang sangat baik, karena keduanya memiliki komitmen yang nyata dalam memberantas korupsi. Langkah tepat dan positif,” tutupnya.
