Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori, menilai bahwa dalam praktiknya proyek food estate dikerjakan serampangan alias sembarangan.
Proyek food estate yang digagas Presiden Joko Widodo pada periode kedua jabatannya dan dipimpin oleh Prabowo Subianto memantik perdebatan antara PDIP dan Gerindra.
Namun Khudori mengatakan proyek food estate perlu dilanjutkan, asal dilakukan dengan benar.
“Soal proyek food estate, yang dikomentasi Sekjen PDIP sebagai kejahatan lingkungan, menurut saya tidak ada salahnya diteruskan,” ujar Khudori, Kamis (17/8/2023).
Seharusnya menurut Khudori proyek food estate adalah langkah yang bisa dimaklumi untuk menambah lahan pangan. Apalagi lahan pangan di Indonesia jumlahnya kecil, seperti sawah yang hanya 7,46 juta hektar.
Selain itu, food estate juga diperlukan dalam konteks mengalihkan basis produksi pangan dari Jawa ke luar Jawa. Ini diperlukan untuk menekan ongkos logistik pengiriman, lumbung pangan akan lebih dengan masyarakat. Sayang dalam praktiknya, program food estate jauh panggang dari api.
“Masalahnya, food estate yang dirintis sejak tahun 1990-an sampai saat ini belum ada yang berhasil. Ini salah satunya karena food estate dilakukan serampangan, mulai dari perencanaan hingga eksekusi di lapangan,” ujar Khudori.
Menurutnya, lahan-lahan food estate rata-rata adalah lahan bukaan baru dari hutan yang perlu disiapkan untuk ditanami. Jadi bukan saja perlu dukungan infrastruktur yang memadai seperti irigasi, bendungan, hingga jalan.
“Tapi tanah lokasi food estate pun perlu disiapkan agar tanaman yang ditanam bisa tumbuh baik. Ini perlu waktu, perlu teknologi tertentu, perlu tenaga lapangan yang cukup dan cakap, dan lain-lain,” kata dia.
Karena selain lahan bukaan baru, lahan-lahan lokasi food estate itu lahan kelas 2, kelas 3, bahkan 4. Khudori menjelaskan, tingkat kesuburannya jauh lebih rendah dari lahan-lahan di Pulau Jawa.
Sehingga dia menilai program food estate ini perlu waktu, tidak bisa dikejar dengan cuma kerja, kerja, dan kerja. Khudori menjelaskan, produksi di lahan pertanian dipengaruhi banyak variabel, tidak sama dengan produksi manufaktur yang sepenuhnya bisa dikontrol.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik proyek pembangunan food estate. Menurutnya, proyek itu bagian dari kejahatan terhadap lingkungan.
Alasannya, dia menilai dalam praktiknya ternyata program food estate disalahgunakan, dengan hutan-hutan ditebang habis sedangkan food estate-nya tidak terbangun dengan baik.
Sementara itu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebelumnya menyangkal kritik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut food estate adalah proyek kejahatan lingkungan. Dia bahkan mengatakan kritik itu keliru.
“Salah kamu! Kalau di kita aman, jalan, baik. Sesuai dengan aturan,” ujar Syahrul di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
