Menteri BUMN Erick Thohir menyinggung jutaan database dalam aplikasi PeduliLindungi hilang. Padahal, PeduliLindungi sudah menyimpan 60 juta data base penduduk RI. Hal itu disampaikannya terkait nihilnya single data untuk memperkuat perekonomian domestik.
“Program kita sudah terlalu banyak, semua Kementerian punya CSR punya, tetapi kita tidak punya 1 single data. (Semua departemen) punya data masing-masing,” ujarnya Thohir dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia ‘Normalisasi Kebijakan Menuju Pemulihan Ekonomi Indonesia’ di Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu (7/9/2022).
“Kita sudah mengkonsolidasi. Contoh Peduli Lindungi, kita pakai sampai 60 juta tapi ini COVID-19 sudah mulai hilang, hilang lagi itu data,” ujar Erick Thohir lebih lanjut.
Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menyoroti pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir yang menegaskan, 60 juta database PeduliLindungi hilang.
Hal tersebut ditanggapi Said Didu melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Said Didu mempertanyakan soal pada awalnya siapa yang mewajibkan hal itu.
Said Didu juga mengherankan bahwa seharusnya pemerintah yang menjaga database itu. “Yang mewajibkan siapa? Yang tdk menjaga siapa? Yang mengeluh siapa?,” ujar Said Didu melalui akun Twitter pribadi miliknya, Jumat (9/9).
Lanjut, Said Didu juga menegaskan bahwa pada akhirnya rakyat yang menanggung kerugiannya. “Dan yang pasti dirugikan adalah rakyat. Terus yg bertanggung jawab?,” tandas Said Didu.
Sementara itu, Erick Thohir juga mengakui bahwa masalah pengelolaan data ini bukanlah sesuatu yang mudah. Hal itu dapat dilihat pada kasus PeduliLindungi, yang sampai saat ini masih mengalami kendala dalam pengelolaan data yang dimilikinya.
“Database program kita sudah terlalu banyak. Tetapi kita enggak punya single data. Kita sudah bisa mengonsilidasi PeduliLindungi, kita pakai 60 juta. COVID-19 hilang, hilang lagi datanya,” ujar Erick.
Karenanya, Erick menekankan bahwa masalah pengelolaan data ini harus menjadi perhatian serius. Apalagi yang menyangkut program-program pemerintah di sektor ekonomi, yang berkaitan dengan masyarakat.
“Ketika program pemerintah berjalan, ini harus tepat sasaran. Entah itu yang namanya subsidi atau apapun,” tandas Erick Thohir.
