Kejaksaan Agung tidak mengajukan kasasi atas putusan vonis ringan mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari (PSM), terpidana kasus suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar mengatakan keputusan Kejaksaan Agung dengan tidak mengajukan kasasi atas hukuman Pinangki, jelas mencoreng kampanye pemberantasan korupsi Presiden Jokowi. Menurut dia, kejaksaan di bawah Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah tidak punya rasa malu.
“Keputusan kejaksaan itu sudah menggagalkan komitmen Presiden Jokowi memberantas korupsi. Memang, sejak awal Kejaksaan Agung terlihat nyata sangat melindungi Pinangki dan menurut saya mereka sangat tidak tahu malu,” kata Haris kepada wartawan pada Kamis, 8 Juli 2021.
Menurut dia, kejaksaan tidak mengambil upaya kasasi atas vonis ringan Pinangki memang bukan hal yang mengherankan karena pasti dalihnya sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Namun, kata Haris, Pinangki adalah wajah buruk institusi dan penegakan hukum di Indonesia.
“Kondisi ini menyedihkan. Menambah deret panjang cerita ketidakberesan lembaga penegak hukum di negeri ini. Alhasil, Jaksa Agung ST Burhanuddin semakin tidak populis di mata masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat memastikan tidak mengajukan upaya kasasi atas putusan banding terdakwa Pinangki Sirna Malasari. Pada putusannya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memotong hukuman Pinangki dari 10 tahun menjadi empat tahun penjara.
Kepala Kejari Jakarta Pusat, Riono Budi Santoso menjelaskan alasan JPU tidak mengajukan upaya kasasi karena semua tuntutan JPU telah dipenuhi oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Selain itu, ujar Riono, merujuk Pasal 253 ayat 1 KUHAP, tidak ada alasan pihaknya mengajukan kasasi atas putusan banding Pinangki.
“(Sehingga) JPU tak mengajukan permohonan kasasi,” ujarnya pada Senin, 5 Juli 2021.
