Polemik UU Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat terus menyulut perasaan masyarakat Mentawai merasa tidak dihargai dan tidak diakui memiliki kekayaan budaya yang selama ini telah menjadi bagian dari Sumatera Barat.
Masyarakat mentawai menilai UU yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 25 Juli 2022 tersebut belum mengakomodir dan mengakui budaya Mentawai sebagai salah satu karakteristik Sumatera Barat.
Ketua Aliansi Mentawai Bersatu, Yosafat Saumanuk mengatakan, apabila undang-undang tidak direvisi maka masyarakat Mentawai akan keluar dari Provinsi Sumatera Barat.
“Apabila UU Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatera Barat ini tidak direvisi, kami atas nama Aliansi Mentawai Bersatu akan bergabung dengan provinsi lain yang bisa mengakui kebudayaan Mentawai,” ujarnya, Selasa (16/8/2022).
Yosafat menegaskan, pihaknya tidak menolak Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dalam UU itu, hanya meminta bunyi kalimat yang menyatakan budaya mentawai itu ada dan merupakan bagian dari Sumatera Barat.
“Kita tidak mempermasalahkan ABS-SBK, kita hanya meminta bunyi pasal atau penambahan pasal yang mengakui secara jelas tentang kebudayaan mentawai,” ujarnya.
Pihaknya menyorot pasal 5c, yaitu Provinsi Sumatera Barat memiliki karakteristik yaitu adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatra Barat.
Diketahui, perwakilan masyarakat Mentawai yang tergabung dalam Aliansi Mentawai Bersatu telah menggelar aksi demonstrasi menolak Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumbar yang dinilai belum mengakomodir kebudayaan Mentawai di depan Kantor Gubernur Sumatra Barat pada Selasa, (9/8/2022) kemarin.
