Indeks News

Hasil pencarian untuk: pemilu

  • Dapil Jakarta III, Dapil Neraka Dihuni Politisi Senior Hingga Nama-Nama Beken

    Dapil Jakarta III, Dapil Neraka Dihuni Politisi Senior Hingga Nama-Nama Beken

    Sejumlah nama beken dan politisi senior akan bertarung di ‘Dapil Neraka’ atau daerah pemilihan Jakarta III dalam pemilihan anggota legislatif (Pileg).

    Dapil Jakarta III yang kerap disebut dapil neraka ini meliputi Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Para calon akan memperebutkan 8 kursi di DPR RI.

    Pada 2019, Dapil Jakarta III disorot karena menjadi medan bertarung sosok ternama, mulai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) saat itu, Grace Natalie sampai politikus Nasdem Ahmad Sahroni.

    Pada Pileg 2024 mendatang, Dapil Jakarta III ini juga kembali diisi politisi senior.

    Berdasarkan data daftar calon sementara (DCS) anggota DPR RI pada Pemilu 2024 adalah sebagai berikut.

    Grace Natalie Louisa

    Grace merupakan mantan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia disebut sebagai pendatang baru yang menggoyang para petahana pada Pileg 2019.

    Tak main-main, baru masuk gelanggang dapil neraka Grace berhasil menduduki posisi pertama dengan perolehan 179.949 suara.

    Namun, Grace gagal melenggang ke Senayan karena secara nasional suara PSI tidak menembus parliamentary threshold atau ambang batas parlemen.

    Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo

    Saraswati merupakan keponakan bakal calon presiden (Capres) Prabowo Subianto. Ayahnya, Hashim Djojohadikusumo merupakan adik kandung Prabowo. Saraswati maju dari sebagai caleg Partai Gerindra.

    Pada Pileg 2019, di Dapil Jakarta III Saraswati memenangkan 79.801 suara dan menduduki posisi keenam.

    Darmadi Durianto

    Darmadi Durianto merupakan kader PDI-P salah satu petahana. Ia sudah mendapatkan kursi di Dapil Jakarta III sejak Pemilu 2014.

    Darmadi merupakan anggota DPR yang disebut mendatangi pemilik rumah toko (ruko) yang mencaplok bahu jalan di Pluit diam-diam. Namun, tudingan itu ia bantah.

    Pada Pileg 2019, Darmadi menduduki posisi ketiga dengan suara 115.649 suara.

    Charles Honoris

    Petahana lain yang akan bertarung di dapil neraka Jakarta III adalah Charles Honoris. Pada 2014 ia sudah terpilih menjadi anggota DPR RI.

    Pada 2019, Charles menduduki posisi keempat dengan 102.408 suara.

    Ahmad Sahroni

    Petahana lain yang kembali akan memasuki gelanggang dapil neraka adalah politikus Partai Nasdem Ahmad Sahroni.

    Sahroni juga sudah memenangi pertarungan di Dapil III Jakarta sejak 2014. Pada 2019, ia berhasil mendapatkan 73.938 suara dan menduduki posisi ketujuh.

    Saat ini, Sahroni duduk sebagai Wakil Pimpinan Komisi III DPR RI dan cukup aktif di media sosial.

    Adang Daradjatun

    Adang merupakan petahana di dapil neraka dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namanya cukup masyhur karena pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) pada 2004 silam.

    Adang menjadi runner up pada Pileg 2019 dengan 115.649 suara. Ia kalah dari pendatang baru, Ketua Umum PSI saat itu, Grace Natalie yang meraup 179.949 suara.

    Pasha Ungu

    Sosok lain yang akan bertarung di Dapil III adalah Sigit Purnomo alias Pasha Ungu.

    Vokalis band beraliran pop itu akan maju dari Partai Amanat Nasional (PAN). Ia juga tercatat pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Palu, Sulawesi Tengah.

    Valencia Tanoesoedibjo

    Nama lain dalam Pileg 2024 adalah Valencia Tanoesoedibjo, anak bos MNC Group, Hary Tanoesoedibjo.

    Valencia diketahui publik sebagai pengusaha dan menikah dengan atlet badminton ternama, Kevin Sanjaya.

    Ferdinand Hutahaean

    Calon petarung berikutnya adalah Ferdinand Hutahaean. Mantan kader Partai Demokrat itu akan mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dari PDI-P.

    Burhanuddin Saputu

    Sosok lain yang akan memasuki gelanggang adalah Burhanuddin Saputu yang maju dari Partai Kebangkitan Bansa (PKB).

    Burhan dikenal sebagai Ketua Bravo 5, salah satu organisasi relawan yang turut memenangkan Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019.

    Maqdir Ismail

    Calon anggota DPR di dapil neraka adalah pengacara kondang Maqdir Ismail. Ia akan maju dari PDI-P.

    Maqdir ditunjuk sebagai pengacara pejabat dan tokoh besar seperti Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.

    Ia juga pernah menjadi pengacara Tim Asistensi Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Lin Che Wei. Ia memiliki kantor hukum Maqdir Ismail and Partners.

  • Link Cek DCS DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi Seluruh Indonesia

    Link Cek DCS DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi Seluruh Indonesia

    Link cek DCS | Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan daftar calon sementara (DCS) DPR RI, DPD, dan DPR Provinsi di Pemilihan Legislatif 2024 mulai Sabtu (19/8/2023).

    Pengumuman DCS calon legislatif dan DPD ini akan berlangsung hingga 23 Agustus mendatang. Selain diumumkan melalui media massa, pengumuman DCS juga dilakukan melalui website.

    Berikut iini link untuk cek DCS DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi melalui https://infopemilu.kpu.go.id/.

    DCS berisi daftar calon sementara yang memuat nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu, nama Partai Politik Peserta Pemilu, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu, nomor urut calon, foto diri terbaru calon, nama lengkap calon, jenis kelamin, dan kabupaten/kota tempat tinggal calon.

    Sementara itu, DCS Anggota DPD adalah daftar calon sementara yang memuat nomor calon, nama lengkap calon yang disusun berdasarkan abjad, pas foto diri terbaru calon, jenis kelamin, dan kabupaten/kota tempat tinggal calon.

    Pengumuman ini dilakukan agar masyarakat bisa mengetahui rekam jejac para calon legislatif dan senator yang akan bertarung di Pileg 2024.

    Setelah diumumkan, KPU berharap masyarakat ikut aktif dalam memberikan masukan dan tanggapan atas DCS yang sudah diumumkan tersebut.

    Inilah link untuk mengecek DCS DPR RI, DPR, dan DPRD Provinsi:

    • Link pengumuman DCS DPR RI Pemilu 2024 DI SINI
    • Link pengumuman DCS DPD Pemilu 2024  DI SINI
    • Link pengumuman DCS DPRD Provinsi Pemilu 2024 DI SINI
  • Dituding Ngemis Jadi Cawapres Ganjar, Sandiaga Uno: Saya Tidak Ambisius

    Dituding Ngemis Jadi Cawapres Ganjar, Sandiaga Uno: Saya Tidak Ambisius

    Dituding mengemis untuk dijadikan cawapres Ganjar Pranowo. Ketua Bappilu Nasional PPP Sandiaga Uno mengaku tidak ambil pusing soal tudingan tersebut.

    Bahkan Sandiaga mengaku merasa malu apabila disangka meminta-minta menjadi cawapres Ganjar untuk Pilpres 2024.

    Sandiaga sendiri memang tengah digadang-gadang oleh PPP sebagai cawapres yang cocok mendampingi Ganjar Pranowo.

    Namun, Sandiaga mengungkapkan tidak ambisius menjadi cawapres Ganjar apalagi sampai harus meminta-minta.

    “Jadi, jangan meminta jabatan (cawapres). Malulah saya, malu sekali,” ujar Sandiaga, Sabtu (19/8).

    Terkait cawapres pendamping Ganjar, Sandiaga mengatakan akan menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada ketua umum partai.

    “Tadi Pak Mardiono menyampaikan sudah ada pembicaraan awal ini akan dilakukan dengan penuh persahabatan,” jelasnya.

    “Yakin bahwa pimpinan akan mengambil keputusan yang terbaik,” imbuhnya.

    Menteri pariwisata dan ekonomi kreatif itu menjelaskan akan berfokus dengan pemenangan PPP pada Pemilu 2024.

    “Saya fokus dahulu pada pemenangan saat ini. Kami mencoba menangkan hati serta pikiran rakyat,” ujarnya.

    Sandiaga menegaskan fokusnya akan dituangkan dalam pemikiran membangun ekonomi Indonesia.

    “Kami harus bisa tawarkan pemikiran tentang ekonomi Indonesia yang lebih baik, khususnya pada pemuda serta kaum perempuan,” pungkas Sandiaga.

  • Puan Maharani Pertimbangkan Gibran Jadi Cawapres Ganjar Pranowo

    Puan Maharani Pertimbangkan Gibran Jadi Cawapres Ganjar Pranowo

    Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Puan Maharani, mempertimbangkan nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

    “Kami mencermati hal tersebut,” kata Puan Maharani di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/8/2023).

    Namun, Puan Maharani mengatakan syarat jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi soal usia capres-cawapres.

    “Kalau memang kemudian di MK-nya disetujui ada calon cawapres di bawah 40 tahun, ya bisa saja Mas Gibran yang maju,” ujar Puan Maharani.

    Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menjelaskan soal progres persidangan perkara uji materi ambang batas syarat usia capres dan cawapres.

    “Masih proses, masih pembuktian di sidang berikutnya,” ujar Anwar Usman, Senin (14/8/2023).

    Anwar juga mengatakan bahwa persidangan tersebut tidak bisa diprediksi kapan akan diputus. “Insyallah, ya lihat situasi perkembangan sidang,” jelasnya.

    Anwar mengatakan MK masih melihat perkembangan situasi yang ada. Namun dia membantah ada desakan agar perkara tersebut segera diputus.

    “Enggak ada, siapa yang bisa mendesak,” ujar Anwar.

    Diketahui ada beberapa pihak yang menggugat UU yang mengatur batas usia Capres-Cawapres ini.

    Dalam Perkara 55/PUU-XXI/2023 pihak yang menggugat yakni Wali Kota Bukittinggi Erman Safar, Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Waub Sidoarjo Ahmad Muhdlor, dan Wakil Bupati Sidoarjo Muhammad Albarraa.

    Dalam Perkara 51/PUU-XXI/2023 pihak yang menggugat yakni Ketua Umum Partai Garuda (Ketum) Ahmad Ridha Sabana, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Garuda Yohanna Murtika.

    Dalam Perkara 29/PUU-XXI/2023 pihak yang menggugat adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Ketiga perkara ini menggugat Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang berbunyi :

    Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.

  • Gaji PNS Naik Drastis di Tengah Beban APBN yang Kian Membengkak

    Gaji PNS Naik Drastis di Tengah Beban APBN yang Kian Membengkak

    Gaji PNS naik drastis sebesar 8% dan pensiunan juga mengalami kenaikan yang sama yaitu 8%. Langkah berani ini diambil pemerintah untuk pegawai negeri sipil (PNS), aparatur sipil negara (ASN), personel TNI-POLRI, beserta pensiunannya.

    Terkait, informasi gaji PNS naik drastis ini menjadi sorotan CEO Narasi Institute yang juga pakar kebijakan publik dan ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat.

    Dia mengatakan bahwa meski langkah ini meningkatkan kesejahteraan, namun kenaikan gaji PNS secara drastis ini dapat berdampak pada perekonomian.

    “Sebaiknya para pengambil kebijakan (policymakers) mempertimbangkan lima poin berikut, yaitu kondisi fiskal terbatas 2024, beban fiskal yang berat, pembangunan daerah yang terbebani belanja ASN, stabilitas politik dan objektiftivitas dalam kenaikan gaji ASN,” ujar Achmad, Kamis (17/8/2023).

    Achmad merinci 5 poin yang perlu diperhatikan. Pertama, kondisi fiskal terbatas pada tahun 2024. Rancangan APBN 2024 telah menjadikan transformasi ekonomi, pengendalian defisit, dan program-program prioritas sebagai tujuan utama. Namun, kenaikan gaji tersebut akan berpotensi mengganggu alokasi dana untuk program-program penting tersebut.

    Achmad pun mempertanyakan, apakah kebijakan kenaikan gaji ASN dapat memberikan manfaat seimbang dengan dampak fiskalnya. Menurutnya, pemerintah belum memaparkan risiko fiskal dari kenaikan gaji tersebut, terutama pengaruhnya terhadap alokasi dana yang seharusnya diperuntukkan bagi program lain seperti bansos, pembayaran utang luar negeri dan kesehatan.

    “Jangan sampai Gaji ASN dinaikan tapi anggaran pertanian, anggaran kesehatan dikurangi,” sebut Achmad.

    Kedua, beban fiskal yang semakin berat sebab kenaikan gaji berpotensi menekan APBN. Achmad menyebutkan, dalam kondisi ekonomi global yang tidak pasti dan kebutuhan akan buffer fiscal, langkah tersebut perlu dievaluasi kembali.

    “Apalagi mengingat utang semakin besar membebani APBN. Apakah publik siap untuk memberikan beban yang lebih berat pada anggaran negara?” tanyanya.

    Di samping itu, soal keseimbangan antara kenaikan gaji dengan inflasi juga menjadi perhatiannya. Meski kenaikan gaji bertujuan untuk mengatasi inflasi, namun langkah ini perlu pengawasan agar tidak menimbulkan inflasi lanjut.

    “Peningkatan gaji sebesar 8% yang melebihi tingkat inflasi 3.09% (year-on-year per Juli 2023) bisa mengganggu stabilitas ekonomi. Kenaikan yang terlalu besar selain menciptakan gelombang inflasi yang merusak ekonomi nasional juga menciptakan kecemburuan sosial,” jelas Achmad.

    Ia pun membandingkan jumlah ASN Indonesia yang hanya 4,25 juta orang. Menurutnya, jumlah itu masih kecil jika dibandingkan dengan 220 juta penduduk yang masih mengalami kesulitan ekonomi akibat kenaikan inflasi. Di samping itu, Achmad menganggap, kenaikan gaji ASN saat ini kurang bijak.

    Ketiga, situasi tantangan anggaran di daerah yang mungkin belum optimal. Achmad memaparkan, beberapa daerah mengalokasikan lebih dari 70% anggaran untuk belanja pegawai daripada pembangunan.

    “Kenaikan gaji tanpa mempertimbangkan kondisi ini dapat menghambat pembangunan daerah,” tambahnya.

    Keempat, Achmad juga menyinggung soal stabilitas politik dan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024. Jelang pemilu dianggap berisiko, meskipun langkah kenaikan gaji dianggap sebagai prestasi pemerintah. “Hal ini mungkin menjadi tanggungan bagi pemerintahan berikutnya,” kata Achmad. Menurutnya, kebijakan tersebut seharusnya tidak membebani pemimpin yang akan datang.

    Kelima, Achmad juga menyinggung tujuan dan efisiensi kenaikan gaji, termasuk peningkatan kinerja dan efisiensi.

    “Jika kenaikan gaji tidak diimbangi dengan kemajuan yang nyata dalam pembangunan, risiko anggaran belanja pegawai yang melampaui pembangunan semakin besar. Presiden perlu menjelaskan peningkatan kinerja ASN seperti apa yang dijanjikan,” pungkasnya.

    Achmad pun memberikan opsi alternatif yang perlu dilakukan pemerintah dan DPR, mulai dari evaluasi dan pendekatan menyeluruh secara jangka panjang, pilihan alternatif yang kreatif yang diwujudkan berupa skema insentif kerja atau lainnya demi penyelarasan ekonomi negara dengan kesejahteraan PNS, hingga kontrol inflasi yang melibatkan Bank Indonesia.

    “Meskipun kenaikan gaji PNS dapat membawa manfaat, dampaknya terhadap fiskal negara harus diperhitungkan secara cermat. Menemukan keseimbangan antara kesejahteraan PNS dan keberlanjutan fiskal adalah esensi dalam kebijakan ini,” pungkasnya.

  • Menjegal Elektabilitas Prabowo Melalui Proyek Food Estate yang Mangkrak

    Menjegal Elektabilitas Prabowo Melalui Proyek Food Estate yang Mangkrak

    Upaya menjegal elektabilitas Prabowo Subianto yang kini berada di puncak survei, dilakukan oleh para lawan politiknya dengan berbagai cara. Tidak hanya sekedar mengungkit masa lalu Prabowo melalui konten yang dipublish para buzzer bayaran. Namun, para elite PDIP mulai melakukan serangan yang cukup tajam terhadap Prabowo.

    Salah satu upaya menjegal elektabilitas Prabowo adalah melalui proyek Food Estate yang mangkrak. Bahkan, dengan lantang Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyebut bahwa proyek food estate di bawah Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sebagai kejahatan lingkungan.

    Hasto mengatakan, proyek itu kini hanya berdampak pada penebangan hutan yang tak menghasilkan.

    “Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan,” ujar Hasto di Bogor, Selasa, 16 Agustus 2023.

    [irp]

    Hasto Kristiyanto melakukan kritik keras terkait proyek lumbung pangan atau food estate yang berada di bawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Dia bahkan menyebut, proyek tersebut kini mangkrak dan diduga disalahgunakan.

    Hal itu disampaikan Hasto ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan sedikitnya Rp1 triliun masuk ke partai politik untuk pembiayaan pemilu 2024.

    Kenapa Hasto Kristiyanto Baru Sekarang Bersuara?

    Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mempertanyakan motif PDI Perjuangan yang mengkritik program lumbung pangan atau food estate yang digagas Presiden Jokowi Widodo (Jokowi).

    Anggota Komisi IV DPR RI ini menyebut sejak awal food estate bermasalah karena kurang kajian layak.

    [irp]

    “Kenapa baru sekarang?” kata Daniel, Rabu (16/8/2023).

    Komisi IV yang membidangi pertanian justru sebelumnya telah mengkritik program food estate karena kurang kajian. Program Jokowi itu memiliki potensi gagal yang besar

    “Sejak awal food estate diperkenalkan di Komisi IV, kita konteks mitra antar Komisi IV dengan Kementerian Pertanian. Kita sangat kritis karena apa? Karena waktu itu food estate dimunculkan tanpa kajian yang layak,” ujar Daniel.

    Daniel menyayangkan PDIP menggunakan isu food estate sebagai alat menyerang lawan politiknya. Ia mempertanyakan PDIP baru bersuara belakangan.

    “Ya itu yang kita tolak (sebagai alat politik). Artinya ini kan bukan untuk serang menyerang. Kita Komisi IV waktu itu sudah menyampaikan pendapatnya dari awal pertama kali food estate,” kata politikus PKB itu.

    [irp]

    Daniel menuturkan kebijakan food estate tidak memiliki kajian yang layak dan hanya dikerjakan dengan semangat.

    “Food estate itu dari awal memang perencanannya sudah prematur, ya kan. Tanpa kajian yang layak, lalu dikerjakan hanya dengan semangat. Tetapi tidak melihat kondisi, tidak melihat kemampuan, menganggarkan tapi semuanya sia-sia,” kata Daniel.

    Komisi IV sudah merekomendasikan supaya program food estate dihentikan sampai ada kajian yang matang. Apalagi terlihat potensi kegagalan yang besar.

    “(Rekomendasi) dari awal dihentikan, dari awal dihentikan sampai adanya kajian yang layak,” ujar Daniel.

    “Kita sudah dari awal kok. Dan kita melihat indikasinya kuat untuk gagal,” imbuhnya.

    Daniel menyebut Komisi IV sudah berkali-kali mengingatkan pemerintah. Tetapi program food estate itu terus dijalankan. Menurutnya, tidak ada perkembangan yang positif dari program tersebut.

    “Enggak ada. Selalu pemerintah saat itu, Kementerian Pertanian, siapa saja yang terlibat ya, itu selalu berargumen baik, baik, baik,” kata Daniel.

    [irp]

     

  • Hasto Kristiyanto Serang Gerindra, Sebut Food Estate Bentuk Kejahatan Lingkungan

    Hasto Kristiyanto Serang Gerindra, Sebut Food Estate Bentuk Kejahatan Lingkungan

    Proyek Food Estate dijadikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk menyerang Partai Gerindra dengan menyebutkan food estate yang tidak dikerjakan dengan baik sebagai bentuk kejahatan lingkungan.

    Namun, pernyataan Hasto Kristiyanto tersebut dibantah Partai Gerindra dan memberikan penjelasan terkait hal itu.

    Pernyataan itu disampaikan Hasto Kristiyanto di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8/2023). Hasto menyampaikan hal tersebut saat menjawab soal dugaan aliran dana hasil kejahatan lingkungan mengalir ke partai politik seperti yang diungkapkan PPATK.

    Hasto mendorong PPATK membuka data tersebut, kemudian memberikan catatan terhadap program food estate. Hasto lantas menilai program tersebut seolah-olah disalahgunakan karena hutan-hutan banyak ditebang habis.

    [irp]

    “PDIP ini mempunyai program Merawat Pratiwi. Maka kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan,” katanya.

    Sementara, juru bicara Pemenangan Pemilu Gerindra Budi Djiwandono menjelaskan, food estate merupakan program untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.

    Dia menilai program itu merupakan hal yang strategis yang seharusnya dijalankan bersama-sama dengan dukungan semua pihak.

    [irp]

    “Pertama program ini adalah solusi untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia, ya program strategis nasional yang memang sudah dijalankan dan patut kita bersama-sama dukung ke depan untuk menjawab tantangan ketahanan pangan kita ke depan, mengingat situasi dunia geopolitik ekonomi internasional yang serba tidak menentu ya. Kita lihat gimana gejolak ini sangat mempengaruhi produktivitas lahan-lahan pertanian dalam negeri,” ujar Budi, Rabu (16/8/2023).

    “Kita perlu inisiatif-inisiatif, gagasan untuk mewujudkan tantangan. Salah satu solusinya adalah food estate atau lumbung pangan,” kata Budi.

    Budi juga menegaskan anggapan proyek tersebut termasuk kejahatan lingkungan tidaklah benar. Dia menilai lahan-lahan yang digunakan dalam food estate sudah mendapat izin serta kajian dari KLHK.

    [irp]

    “Tentang anggapan bahwa ini adalah kejahatan lingkungan saya kira itu tidak benar. Karena lahan-lahan yang telah disiapkan untuk mewujudkan food estate ini adalah lahan yang memang sudah ada kajiannya diberikan oleh Kementerian LHK, ya dalam hal yang Kalimantan Tengah, ini adalah izin namanya KHKP, Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan. Memang izin pertama dan kalau itu sudah keluar dari KLHK itu sudah ada kajian teknisnya,” kata Budi.

    Budi kemudian menjawab anggapan proyek tersebut memicu kerusakan lingkungan. Dia menilai ribuan hektare di Kalimantan Tengah yang habis merupakan hutan produksi yang terbengkalai.

    “Dan untuk menjawab mungkin ada pihak-pihak yang menuduh bahwa ini terjadi kerusakan lingkungan yang luar biasa, lahan yang disiapkan di Kalimantan Tengah kurang lebih 6.000 sekian hektare itu dulunya adalah hutan produksi, HPH, yang sudah lama tidak beraktivitas terbengkalai,” ucapnya.

    [irp]

    Budi menegaskan program food estate diimplementasikan untuk mewujudkan lumbung pangan. Dia menyebut perlu perawatan untuk menghidupkan kembali lahan tersebut.

    “Oleh sebab itu, oleh gagasan Pak Prabowo untuk mewujudkan sebuah lumbung pangan untuk cadangan strategis, dalam hal ini komoditas singkong yang sangat penting untuk ada lahan yang disiapkan dan yang telah diberikan ini memang setelah proses evaluasi ada topsoil yang memang butuh treatment ya, karena lahan yang ditemukan itu karena lahan ini adalah bekas hutan produksi yang sudah terbengkalai ini banyak kita lihat soilnya sudah kebanyakan pasir,” ucapnya.

    “Jadi memang perlu treatment khusus ya dalam tanda kutip mungkin untuk mengubah mungkin lahan yang tidak produktif selama ini, menjadi lahan produktif dengan komoditas yang disiapkan, yaitu singkong. Kenapa singkong, karena singkong ini selain bisa menjadi sumber pangan tapi juga bisa menjadi sumber energi kira-kira begitu,” pungkas Budi.

    [irp]

  • Kepala Daerah dari PDIP Berkumpul di Semarang, Gibran Tak Diundang

    Kepala Daerah dari PDIP Berkumpul di Semarang, Gibran Tak Diundang

    Kepala daerah dari PDIP mengikuti kegiatan ‘Konsolidasi Pikir Kepala Daerah Kader Dalam Menghadapi Situasi Saat ini dan Menuju Pemilu 2024’.

    Namun, satu-satunya kepala daerah yang tak diundang adalah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Dia mengaku tak mendapatkan undangan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jawa Tengah yang tengah mengadakan kegiatan

    Acara itu berlangsung di di Candi Ballroom Hotel Padma, Jalan Sultan Agung No 86, Semarang dan dimulai pada pukul 19.30 WIB.

    Surat undangan tersebut ditandatangani oleh Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Pacul dan Sekretaris DPD PDIP Jawa Tengah Sumanto.

    Gibran menyebut kalau ia tidak tahu ada acara tersebut dan tidak mendapat telepon dari Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang Pacul.

    “Saya tak tahu ada pertemuan tersebut, tidak ada undangan yang masuk, belum dihubungi beliau (Bambang Pacul) kalau ada konsolidasi, nunggu arahan aja,” jelas Gibran.

    Sebelumnya, Gibran dalam beberapa kesempatan tampak mendampingi kehadiran Prabowo Subianto di Kota Solo. Terakhir, Prabowo memperingati Hari Veteran dan didampingi Gibran.

    Dalam kesempatan itu, secara tersirat Prabowo tak mempersoalkan usia sebagai pemimpin.

    “Usia tidak penting, yang penting jiwanya,” ujar Prabowo.

  • Politikus PDIP Singgung Soal Capres: Tak Ingin Lagi Ada Warga Diculik dan Hilang

    Politikus PDIP Singgung Soal Capres: Tak Ingin Lagi Ada Warga Diculik dan Hilang

    Di hadapan warga Bogor, politikus PDIP Adian Napitupulu mengungkapkan sosok calon presiden yang saat ini sudah beredar. Dia menyebut tak ingin lagi ada ada warga diculik dan hilang.

    “Menjaga Indonesia agar tidak terjadi pelanggaran HAM bagian dari mimpi kita bersama. Kalau begitu ambil pulpen tuliskan mimpi ketiga kami Indonesia tanpa pelanggaran HAM, betul?” ujar Adian di Lapangan Teluk Pinang, Desa Teluk Pinang, Kecamatan Ciawi, Selasa (15/8).

    Politikus PDIP ini menyinggung soal kebebasan berpendapat yang terancam. Dia juga melontarkan kata ‘penculikan‘.

    [irp]

    “Kita tidak mau berbicara ditangkap, kita tidak mau mengkritik dipenjara. Kita tidak mau berdiskusi dilarang, kita tidak mau ada lagi orang-orang yang diculik dan hilang. Cukup peristiwa itu berhenti 25 tahun yang lalu dan tidak boleh terulang lagi untuk alasan apa pun,” kata Adian.

    “Kalau sudah kita tulis mimpi-mimpi kita, kita ambil nama-nama calon presidennya dan kita periksa siapa yang memenuhi mimpi-mimpi kita,” imbuhnya.

    Kalau pun ada yang berjanji ingin dekat dengan rakyat, kata Adian, harus dicek lagi rekam jejak sosok tersebut. Jangan mudah percaya.

    [irp]

    “Hari ini momentum pemilu, banyak orang turun ke bawah menyebarkan janji. janji itu harus kita uji. Bagaimana mengujinya? dengan memeriksa rekam jejak masing-masing calon. Jangan pernah percaya kalau kemudian ada yang berjanji saya tidak mau melakukan kekerasan terhadap rakyat,” ujarnya.

    “Tapi dalam proses hidupnya dalam rekam jejaknya hidupnya berlumuran dengan darah, tangannya penuh kekerasan, tidak mungkin. Memeriksa rekam jejak masing-masing adalah ujian awal dari janji-janji yang mereka sampaikan,” pungkasnya.

    [irp]

  • PPATK Temukan Uang Hasil kejahatan Mengalir ke Parpol, Sahroni Minta Polisi Langsung Tindaklanjuti

    PPATK Temukan Uang Hasil kejahatan Mengalir ke Parpol, Sahroni Minta Polisi Langsung Tindaklanjuti

    Uang hasil kejahatan lingkungan senilai Rp 1 triliun ditemukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengalir ke partai politik peserta Pemilu 2024.

    Temuan PPATK terkait uang hasil kejahatan mengalir ke partai tersebut direspons oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.

    Sahroni mengatakan agar PPATK segera menyelesaikan hasil temuannya tersebut. Sehingga bisa langsung ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian.

    Dia menegaskan, adanya aliran haram teraebut adalah kejahatan luar biasa, sebab efeknya yang luar biasa pada kemanusiaan.

    “Karenanya saya minta PPATK segera menyerahkan hasil analisis lembaganya pada penegak hukum agar bisa segera ditindaklanjuti. Saya tidak mau duit haram dari kerusakan lingkungan mengalir ke proses demokrasi kita,” kata Sahroni, Senin (14/8/2023).

    Politikus NasDem ini juga mewanti-wanti soal aliran uang-uang haram yang mengalir ke masyarakat. Terlebih sebentar lagi akan ada pesta demokrasi Pemilu 2024.

    Sahroni mengungkapkan, nantinya PPATK perlu bersinergi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat penegak hukum untuk mengawasi jalannya Pemilu 2024.

    “Perlu juga ditingkatkan kordinasi dengan penegak hukum dari KPK, polisi hingga kejaksaan agar aliran dana haram ini tidak hanya ditelusuri, tapi juga dicegah penyalurannya,” ungkapnya.

    PPATK menemukan adanya dugaan uang hasil kejahatan lingkungan sebesar Rp1 triliun mengalir ke partai politik (parpol) untuk pemilu 2024.

    Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, saat ini PPATK tengah berfokus mendalami tindak kejahatan keuangan lingkungan.

    PPATK juga sedang mengeksplorasi dana kampanye yang bercampur dengan hasil tindak pidana di setiap provinsi.

More posts