Beranda Indeks Top Kebijakan Heru Budi Hartono Kembali Makan Korban, Sekda Era Anies Didepak dari...

Kebijakan Heru Budi Hartono Kembali Makan Korban, Sekda Era Anies Didepak dari Jabatannya

Heru Budi Hartono
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menggeser posisi Marullah Matali dari Sekretaris DKI Jakarta menjadi Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Heru Budi Hartono memilih Uus Kuswanto sebagai Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DKI Jakarta, yang saat ini mengemban amanah sebagai Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Sekda DKI Jakarta.

Didepaknya Sekda era Anies Baswedan ini diungkapkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang ikut dalam proses pelantikan tersebut di Balai Kota DKI, Jumat (2/12/2022) sore.

Politikus PDI Perjuangan ini menyebut, jabatan Marullah diganti menjadi Deputi Gubernur untuk membantu kinerja Heru Budi Hartono di Pemprov DKI Jakarta.

“Pelantikan tadi kami membuat penyegaran, kasihan juga pak Pj Gubernur ini kan sendirian, mungkin kesibukannya dia sangat padat,” ujar Prasetyo di Balai Kota DKI.

Menurut Prasetyo, Marullah diharapkan bisa memenuhi undangan mewakili Heru yang berhalangan hadir dalam berbagai acara.

Apalagi selama ini, jabatan empat deputi gubernur telah lama kosong, ditambah Heru juga mengemban amanah sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI.

“Deputi kosong nggak ada orang, jadi (Pj Gubernur) sendiri, intinya seperti itu. Mungkin ada lain lagi nanti setelah Pak Pj semua mapan (mumpuni) semua, ada perombakan lagi, kami nggak tahu,” ujarnya.

Semasa era Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, Marullah Matali terpilih sebagai Sekda setelah dipilih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui lelang jabatan.

Pada awal Oktober 2020, Anies melakukan lelang jabatan Sekda DKI untuk mencari pengganti almarhum Saefullah.

Tak hanya itu, Anies juga melalukan lelang jabatan untuk dua posisi lain di lingkungan Pemprov DKI, yaitu Deputi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, serta Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi.

BACA JUGA  Biaya Pengobatan Fantastis di Padepokan Nur Dzat Sejati Milik Gus Samsudin Terbongkar

Informasi lelang jabatan tersebut diumumkan lewat Surat Pengumuman Nomor 5 tahun 2020 tentang Seleksi Terbuka Sekretaris Daerah DKI Jakarta dan Deputi Gubernur DKI Jakarta tahun 2020.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir membenarkan lelang jabatan tersebut. Chaidir menjelaskan, ketiga lelang jabatan itu dibuka secara nasional.

Dengan kata lain, seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia yang bertugas di kementerian, lembaga, badan hingga provinsi lain bisa mengikuti seleksi terbuka tersebut.

“Pengumuman dan pendaftaran berlangsung selama dua pekan dari tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020,” ujar Chaidir pada Jumat (2/10/2020).

Tahapan seleksi terbuka Sekda DKI Jakarta telah berlangsung sejak 1 Oktober 2020. Waktu itu, sebanyak 18 orang ASN mendaftar untuk jabatan sebagai orang nomor tiga di Ibu Kota tersebut.

Para pendaftar kemudian menjalani tes tertulis dan penulisan makalah, asesmen kompetensi, tes kesehatan, hingga wawancara.

Para peserta yang dinyatakan lulus kemudian dibuatkan usulan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang disampaikan kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri untuk proses Tes Penilaian Akhir (TPA) sebagai dasar penetapan SK pengangkatan jabatan.

Setelah proses seleksi, kandidat Sekda DKI Jakarta kemudian mengerucut ke tiga orang.

Mereka adalah Marullah Matali, Penjabat Sekda DKI Jakarta Sri Haryati dan Wali Kota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko.

Ketiga calon Sekda DKI itu lalu diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Jokowi-lah yang kemudian memilih sosok yang dianggapnya layak menjadi Sekda DKI terbaru yang kemudian jatuh kepada Marullah Matali.

Hal tersebut dipaparkan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria.

Menurut Ariza, proses pemilihan Marullah sebagai Sekda telah melalui mekanisme yang benar dan mengacu pada dua regulasi.

Payung hukum itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Undang-undang (UU) Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI.

Facebook Comments

Artikulli paraprakNama Evan Dimas Trending Usai Timnas Korea Selatan Sukses Bekuk Portugal
Artikulli tjetërVidio Hadirkan Live Streaming Eksklusif Festival Musik Head In the Clouds Secara Gratis