Peredaran gas Elpiji 3 kg atau tabung melon akan dikurangi peredarannya di tengah masyarakat oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sebagai gantinya, pemerintah akan memberikan paket kompor listrik induksi secara gratis kepada masyarakat.
Namun, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikkan Dadan Kusdiana mengatakan pengurangan peredaran gas Elpiji 3 kg akan dilakukan secara bertahap.
“Peredaran elpiji 3 kg secara bertahap dikurangi pada daerah yang telah didistribusikan paket kompor induksi,” kata Dadan Kusdiana, Selasa, 13 September 2022.
Untuk itu, Kemetrian ESDM bekerja sama dengan PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Dan kini, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) mengkonfirmasi sudah ada beberapa pabrikan kompor dalam negeri yang sanggup memproduksi kompor listrik induksi di atas 500.000 unit per tahun.
Adapun konsumsi energi kompor induksi berada di kisaran 9 Kwh. Karena itu, Dadan menugaskan PLN untuk melaksanakan piloting konversi kompor elpiji 3 kg dengan kompor induksi tahun 2022 di Kota Solo, Jawa Tengah dan Kabupaten Badung, Bali. Masing-masing sebanyak 1.000 keluarga penerima manfaat secara gratis.
“PLN ditugaskan untuk melaksanakan piloting konversi kompor gas elpiji 3 kg dengan kompor induksi tahun 2022 di Kota Solo, Jawa Tengah dan Kabupaten Badung, Bali. Masing-masing sebanyak 1.000 keluarga penerima manfaat secara gratis,” ujarnya.
Dalam satu paket kompor listrik tersebut, ia menjelaskan terdiri dari satu unit kompor induksi dengan dua tungku masak yang masing-masing berdaya 1.000 watt. Selain itu, ada dua unit utensil berupa panci dan wajan serta modul Internet of Things atau IoT untuk menyimpan data konsumsi energi listrik yang dilengkapi dengan media komunikasi data
“Di dalam paket juga termasuk penggantian pembatas daya untuk penggunaan kompor induksi pemasangan tambahan instalasi pemanfaatan tenaga listrik,” ujar Dadan.
Diketahui, usulan mencabut peredaran gas elpiji 3 kg ini datang dari Badan Anggaran DPR. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi kelebihan suplai listrik yang membebani keuangan negara.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan oversupply listrik domestik berpotensi terus membengkak seiring masuknya pasokan dari energi baru dan terbarukan. Di sisi lain, pertumbuhan permintaan listrik hanya mencapai 5%-6% setiap tahun.
Kondisi ini menimbulkan beban bagi keuangan negara karena pemerintah tetap menanggung oversupply tersebut.
“Karena memang take or pay, ya harus bayar, setiap 1 Giga watt itu Rp 3 triliun meskipun dia nggak bisa diapa-apain. Hemat saya, kenapa kita tidak ambil keputusan dari sisi kebijakan,” kata Said dilansir dari laman yang sama.
Menurut Said, pembagian kompor listrik gratis juga diperlukan untuk memangkas subsidi gas Elpiji 3 kg yang mencapai Rp 134,7 triliun pada tahun ini. Pemerintah menanggung lebih dari 30 ribu untuk setiap satu tabung elpiji melon.
“Kalau lihat subsidi elpiji itu sudah terlalu jauh, hampir tidak masuk akal. Tapi kan tidak mungkin menaikin harga elpiji 3 kg, sudah tidak mungkin, maka yang lebih mungkin adalah dari sisi kebijakannya,” kata Said.
