Baru-baru ini Presiden Jokowi mengakui dapat data intelijen mengenai perilaku semua politikus. Jokowi mengatakan tidak semua politikus bersih dan benar-benar ingin membangun bangsa.
Berdasarkan data intelijen, Presiden Jokowi juga tahu politikus nakal dan memiliki bisnis gelap.
Terkait data intelijen yang diperoleh Presiden Jokowi ini, Menteri Kordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan presiden bisa mengunakan data intelijen itu untuk kepentingan politik bernegara.
Bahkan Presiden tahu persis kondisi masyaralat dan itu adalah sesuatu yang wajar.
Mahfud MD menjelaskan hal itu saat dimintai tanggapan terkait pernyataan Jokowi yang mengaku memiliki data intelijen terkait kondisi internal partai.
“Ini presiden pasti punya intelijen, siapa politikus yang nakal, siapa politikus yang bener, siapa yang punya kerja gelap, siapa yang punya kerja terang. Pasti Presiden punya datanya,” ujar Mahfud, Minggu (17/9/2023).
Meski memiliki informasi intelijen partai politik, kata Mahfud, hal itu tidak berkaitan dengan urusan cawe-cawe menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Menurut Mahfud, baik Jokowi maupun bukan, menjelang pemilu atau tidak, presiden tetap berhak mendapatkan laporan intelijen.
Mahfud menjelaskan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, presiden wajib mendapatkan laporan setiap saat oleh intelijen.
Bahkan, kata Mahfud, berdasarkan undang-undang Badan Intelijen Negara (BIN) bertanggungjawab langsung kepada presiden.
“Jadi wajar kalau presiden tahu tentang apa saja,”katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku mengetahui keinginan partai politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Pernyatan itu disampaikan Jokowi di depan relawan pendukungnya ketika membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu (16/9/2023).
“Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti,” kata Jokowi.
Namun, Jokowi tidak mengungkap informasi apa yang ia ketahui terkait keinginan partai politik itu.
Ia hanya menyebut informasi tersebut diperoleh dari aparat intelijen di bawah kendalinya, baik Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI).
“Dan informasi-informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada, dan itu hanya miliknya presiden karena dia langsung ke saya,” ujar Jokowi.
