Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Komandan Lanal (Danlanal), Kolonel Laut (P) Sumantri.
Hal itu dikarenakan Danlanal Batam menyatakan bersedia menempatkan anggotanya untuk menjaga sisa potongan kapal Acacia Nassau, yang telah dipotong-potong secara ilegal di galangan Paxocean milik PT. Graha Trisaka Indonesia (GTI), Tanjung Uncang.
“Kami (TNI AL) diminta ataupun tidak diminta, untuk keamanan, kami punya tanggung jawab. Ini masih wilayah kami,” ujar Budi menirukan ucapan yang disampaikan oleh Danlanal Batam saat sidak di PT. GTI beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut dia mengatakan, terkait dengan bagaimana teknis penjagaan yang akan dilakukan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Danlanal Batam.
“Apakah nanti akan ditempatkan anggotanya menjaga disana, ataukah nanti akan dilakukan patroli pengamanan setiap harinya, kami serahkan sepenuhnya kepada Danlanal,” ucapnya.
“Tapi kami hanya mau menegaskan, apa jaminan perusahaan itu untuk tidak melakukan lagi pemotongan kapal?,” katanya lagi.
Masih menurut politisi dari Partai PDI Perjuangan ini, pihaknya juga menekankan dan menegaskan kepada KSOP, dengan kondisi yang ada dilapangan saat ini, bukankah permasalahan ini sudah mengarah kepada tindak pidana?
“KSOP saat itu menjawabnya iya. Lah, kalau sudah begitu KSOP harus secepatnya berkoordinasi dengan pihak Kepolisian. Kalau cuman hanya administrasi saja, makanya diabaikan oleh perusahaan itu,” tegasnya.
Maka dari itu lanjut Budi, jika seandainya pihak KSOP tidak bisa mengambil tindakan dengan melaporkan kepada pihak berwajib dalam hal ini Kepolisian, maka pihaknya yang akan mengambil alih untuk melaporkannya.
“Jika KSOP tidak berani mengambil sikap melaporkannya kepada pihak berwajib, kami (Komisi I DPRD Kota Batam) yang akan mengambil sikap untuk melaporkannya,” ucap Budi mantap.
Lebih lanjut Budi mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan kembali melakukan pemanggilan kepada PT. GTI. Hal itu terkait dengan temuan informasi terbaru yang didapatkan pada saat melakukan sidak.
Dijelaskannya, pihaknya saat itu mendapatkan informasi jika sebelum kasus kapal Acacia ini mencuat, ada juga hal serupa yang terjadi di perusahaan itu.
“Bahkan, informasinya ada kapal yang sudah dipotong-potong, tetapi tidak pernah dilaporkan sama sekali kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini KSOP dan Bea Cukai,” tuturnya.
Kemudian, pihaknya juga mempertanyakan hal itu kepada perwakilan manajemen yang hadir di lokasi sidak.
“Terkait dengan Kapal Nobel itu gimana? Ada, pernah,” kata wakil dari perusahaan.
“Kemudian kami minta tunjukkan posisinya sekarang ada dimana?,” Mereka gak bisa menjawabnya.
Mendapatkan informasi tersebut, pihaknya kemudian menanyakan langsung kepada pihak KSOP. Dikatakannya, pihak KSOP dan Bea Cukai tidak pernah mendapatkan laporan terkait masuknya kapal bernama Nobel.ke perairan Indonesia.
“Kalau pihak perusahaan sendiri sudah mengakui bahwasannya betul ada kegiatan yang dilakukan di perusahaan itu, kenapa pihak KSOP dan Bea Cukai yang merupakan instansi pemerintah yang notabene mempunyai kewenangan terkait dengan perijinan kapal, kompak mengatakan tidak pernah ada pelaporan,” ungkap Budi heran.
Oleh karenanya lanjut Budi, muncul dugaan yang kuat saat itu, bahwasannya aktifitas yang dilakukan di perusahaan itu, sarat dengan kegiatan yang ilegal.
“Bisa-bisa di perusahaan itu diduga memang ada mafianya. Makanya kita akan memperdalam lagi informasi itu dengan melakukan RDP kembali,” ungkap Budi mengakhiri.
