Beranda POLITIK PARLEMEN Sultan Minta 40 Warga Bengkulu Ditangkap, Harus Diselesaikan Secara Kekeluargaan

Sultan Minta 40 Warga Bengkulu Ditangkap, Harus Diselesaikan Secara Kekeluargaan

Sultan
Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin
Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin meminta pihak kepolisian daerah Bengkulu untuk menyelesaikan proses hukum 40 Warga Kabupaten Muko-Muko.

Ke 40 warga tersebut diduga melakukan pencurian Tandan Buah Segar (TBS) sawit milik salah satu perusahaan perkebunan sawit di Muko-Muko secara persuasif.

“Panas dingin hubungan sosial-ekonomi antara korporasi kelapa sawit dan masyarakat lokal atau indegenious People merupakan kasus sosial yang umum terjadi dan tentunya tidak bisa hanya dibaca dengan teks hukum positif,” ujar Sultan. Senin 16 Mei 2022.

BACA JUGA  Pangeran Khairul Saleh: Komisi III DPR Lockdown Sementara

Terutama jika kita mengaitkannya dengan sengkarut reformasi agraria perkebunan dan tata niaga kelapa sawit yang justru menyebabkan kerugian ekonomi masyarakat hari-hari ini “, ungkap Sultan melalui keterangan resminya.

Menurutnya, meskipun masyarakat dalam konteks ini berada pada posisi yang diduga merugikan pihak perusahaan, namun motif perbuatan mereka harus juga dilihat secara menyeluruh.

Kami tidak pada posisi membela tindakan masyarakat, tapi sebagai pelaku industri perkebunan kelapa sawit, perusahaan terkait juga harus diselidiki secara lebih lanjut tentang pemenuhan kewajibannya kepada masyarakat selama ini.

BACA JUGA  PR dalam Dunia Pendidikan Indonesia Masih Banyak

“Pihak kepolisian juga harus menyelidiki apakah perusahaan telah melakukan semua kewajibannya, seperti melaksanakan program kebun sawit plasma atau kewajiban administrasi lainnya yang merugikan hak-hak masyarakat setempat.

Kejadian ini tidak hanya membuktikan adanya proses distribusi lahan yang tidak proporsional, namun juga menunjukan adanya pengabaian negara terhadap keberadaan dan hak masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan”, tegasnya.

Oleh karena itu, kata Sultan, kami mendorong agar persoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan dan persuasif. Pemerintah daerah setempat harus menjadi pihak yang menengahi masalah ini.

“Sebagai masyarakat lokal yang lahan warisan leluhurnya dijadikan HGU perkebunan kelapa sawit oleh negara, tidak tepat memperlakukan mereka dengan pendekatan hukum yang berlebihan. Mereka mungkin hanya ingin memenuhi kebutuhan hidup keluarganya”, tutup senator asal Bengkulu itu.

BACA JUGA  Ahmad Sahroni: Kita Butuh PPKM Darurat Tapi Kondisi Ekonomi Rakyat Perlu Diperhatikan

Iklan
Artikulli paraprakLaNyalla Mengaku Dijamu Makan dan Didoakan Pemegang Kunci Kabah
Artikulli tjetërFarhat Abbas Kembali Banjir Cibiran Netizen Usai Sebut Marissya Icha Pernah Jadi Istri Kelima