Bupati Solok, H. Epyardi Asda, M. Mar dengan tegas menyatakan bahwa Rakor Kepala Daerah se Sumbar di Tua Pejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai Senin (7/3) lalu, hanya menghambur-hamburkan uang rakyat dan dinilai hanya untuk pencitraan bagi Mahyeldi.
Pernyataan tersebut disampaikannya Bupati Solok menanggapi ketidakhadiran Pemerintah Kabupaten Solok di Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Daerah se Sumatera Barat. Bupati menilai lebih penting baginya saat ini memikirkan kemajuan daerah dan kepentingan hidup masyarakat Kabupaten Solok secara umum.
Menurut Bupati Solok kegiatan Rakor yang dilaksanakan di Kabupaten Mentawai tersebut hanya bersifat seremonial dan menyedot anggaran yang sangat besar. Sementara Kabupaten Solok harus mengejar target pembangunan daerah dalam mengejar ketertinggalan daerah di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Sebelumnya, Kadis Kominfo Sumbar, Jasman Rizal menuding bahwa pemerintah Kabupaten Solok tidak menghargai Gubernur Provinsi Sumbar dan tidak patuh kepada pemerintah provinsi.
Jasman mengungkapkan kekesalannya atas ketidakhadiran Pemkab Solok di acara Rakor Provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten Mentawai.
“Saya lebih suka rapat dengan rakyat saya dari pada jauh-jauh ke Mentawai, berapa rupiah yang harus dikeluarkan oleh masing-masing daerah. Mahyeldi jangan hanya pencitraan, Pilkada Sumbar masih lama,” kata Bupati Solok.
Epyardi Asda juga menyampaikan Rakor pariwisata provinsi Sumbar di Tua Pejat hanyalah kegiatan seremonial semata dan sebagai Bupati Solok pihaknya lebih mementingkan kebutuhan masyarakat dan membangun daerah serta masyarakat.
Secara pemerintahan, bupati menegaskan bahwa pemerintah provinsi bukanlah raja yang harus dipatuhi dan seluruh daerah harus tunduk.
Menurut Epyardi Asda terkait dengan ketidakhadiran pemerintah Kabupaten Solok di kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) seluruh daerah di Sumatera Barat yang dilaksanakan di Kabupaten Mentawai tersebut bukanlah hal yang sangat mutlak.
Karena setiap pemerintah daerah kabupaten kota, juga memiliki program dan kegiatan kedaerahan yang lebih penting untuk dilaksanakan.
Terkait dengan hubungan antara Pemprov dengan Pemkab Solok, Bupati Solok merasa selama dirinya menjabat sebagai bupati belum ada satupun program dari provinsi yang dirasakan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Solok.
“Bahkan pembangunan di Kabupaten Solok dihancurkan oleh Gunernur dan tidak dia dukung,” papar Epyardi dikutip dari jarbatnews.
Menurutnya, masih banyak program pemerintah Kabupaten Solok yang malah dihambat oleh pihak provinsi, seperti sektor kepariwisataan, pertanian dan lainnya.
”Saya mau tanya, mana bantuan, dukungan yang mereka berikan untuk pariwisata Solok. Bahkan saya merasa mereka malah menghambat kemajuan sektor kepariwisataan daerah kita,” ungkap Epyardi Asda.
Menurut Bupati Solok, antara pemerintah provinsi dan daerah adalah sebuah hubungan pemerintahan yang saling mendukung.
Pemprov sebagai perwakilan pemerintah pusat di tingkat provinsi wajib hukumnya mendorong dan melindungi daerah kabupaten kota yang dinaunginya.
Epyardi mengatakan, gubernur bukanlah seorang raja dan dirinya bukanlah anak buah Mahyeldi. “Kita ini sama-sama pemimpin daerah dan sebaiknya ada komunikasi yang baik. Bukan saja hanya bagi Kabupaten Solok, tetapi untuk seluruh daerah tingkat dua dan pemimpin daerah di bawah naungannya. Bukan malah menghambat pembangunan,” beber mantan anggota DPR RI Tiga priode tersebut.
Khusus untuk Kabupaten Solok dari awal masa pemerintahannya banyak program-program di Kabupaten Solok yang tidak mendapatkan dukungan dari provinsi.
Dan lagi semenjak kepemimpinan Mahyeldi sebagai Gubernur, banyak koordinasi di lingkaran aparaturnya tidak sinkron dengan pemerintah daerah.
“Salah satu contohnya, agenda rapat jam 8 pagi, undangan dikirim jam 8 pagi itu juga. Dan kita di daerah dibuat harus patuh dan taat, sementara mereka berlaku seolah-olah menjadi bos di provinsi. Apakah ini diketahui oleh gubernur saya tidak tahu, tetapi jika ini tidak diketahuinya, silahkan nilai sendiri masyarakat, ” tambahnya.
Dan lagi kata bupati, banyak kegiatan gubernur ke Kabupaten Solok yang tidak ada koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Solok. Gubernur lebih mementingkan datang kalau diundang partainya. PKS dari pada pemerinrah daerah. “Pokoknya tulis saja seperti itu dan itu fakta,” sebut Epyardi Asda.
Banyak kehadiran gubernur yang seolah-olah masuk tanpa permisi, sedangkan kehadirannya adalah sebagai orang nomor 1 di Sumatera Barat dan hadir dengan label sebagai kepala daerah.
Fisebutkan Epyardi, sebagai pemerintahan provinsi, harus ada koordinasi dan komunikasi yang jelas. Kita di sini juga adalah pemimpin daerah, dan kita juga minta dihormati sebagai tuan rumah. Tetapi apakah ini diketahuinya oleh gubernur.
Terkait dengan tudingan yang disampaikan Jasman Rizal, Bupati meminta agar Jasman memahami posisi dirinya. “Apakah pernyataan Jasman dibanyak media itu perintah Gubernur atau keinginan Jasman saja ingin mencari perhatian Gubernur?,” tanya H. Epyardi Adda.
Menurutnya, pernyataan Jasman Rizal tak patut diapungkan ke media, karena pihak pemerintah provinsi tidak pernah melakukan konfirmasi atas ketidakhadiran pihak Pemkab Solok di Mentawai.
Bupati Solok itu menentang keras pernyataan Jasman Rizal. “Apalagi sampai mengatur daerah saya, menurut saya statement yang dikeluarkannya di banyak media bukanlah kewenangan dia untuk menyudutkan satu daerah pemerintahan. Dan soal ini saya sangat menentang keras apa yang diucapkan oleh juru bicara gubernur itu,” pungkas Epyardi Asda.
