Sejak awal tahun 2021 pegawai honorer di lingkup Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ternyata belum menerima gaji. Gaji yang tertunda tersebut adalah untuk bulan Januari, Februari, dan Maret.
Tentang persoalan gaji pegawai honorer tersebut dibenarkan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto. Namun, Danny menyebut persoalan gaji honorer sebenarnya jadi urusan eks Pj Wali Kota Rudy Djamaluddin.
Sementara, Danny sendiri baru menjabat setelah dilantik pada akhir Februari. “Saya boleh tanda tangan, tapi pasti (cuma untuk) Maret. Berarti dia tidak gajian Januari-Februari,” ujar Danny, Kamis (15/4/2021).
Danny menegaskan, pembayaran gaji pegawai honorer untuk Januari-Februari harus ditandatangani oleh Pj Wali Kota saat itu. Apabila Danny menandatangani gaji untuk bulan Maret, maka otomatis gaji bulan sebelumnya sudah tidak bisa dibayarkan.
Maka, Danny enggan menandatangani gaji honorer untuk Januari-Februari, karena sesuai masa tugas, dia baru berwenang untuk gaji bulan Maret. “(Kata) Ombudsman juga begitu. Nda apa, saya tanda tangan, tapi tidak Januari-Februari,” ujar Danny.
Danny juga menyebut di Pemkot Makassar ada delapan ribuan tenaga honorer yang tengah menanti gaji selama tiga bulan. Namun tidak disebutkan nilai gaji masing-masing pegawai per bulan.
Pemkot rencananya akan mengevaluasi ulang jumlah tenaga honorer di Makassar. Kemungkinan ada pemangkasan karena dianggap terlalu banyak. “Tapi saya bilang, bayarkan dulu hak-haknya orang,” kata Danny
Danny juga menyatakan bahwa satu-satunya solusi agar tenaga honorer menerima gaji Januari-Februari 2021 adalah dengan Rudy Djamaluddin menandatangani surat keputusan. Dia mengaku sudah mengirim surat ke yang bersangkutan, tapi belum ada respons.
“Saya bersurat ke Pj Rudy, bahwa harus selesaikan tugas-tugasmu. Tapi tidak ada komunikasi sama sekali,” ungkap Danny.
