Beranda EKONOMI Harta 70,3% dari Pejabat Negara Mengalami Kenaikan Selama Pandemi

Harta 70,3% dari Pejabat Negara Mengalami Kenaikan Selama Pandemi

Pejabat Negara
Pandemi Covid-19 berdampak terhadap harta pejabat negara. Hal itu disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan.

Disebutkan oleh Pahala, sebanyak 70,3% pejabat negara melaporkan hartanya bertambah selama pandemi. Sedangkan, 22,9% melaporkan penurunan harta. Serta, 6,8% lainnya tetap.

Pahala mengatakan, kenaikan harta masih terbilang wajar. Sementara adanya penurunan harta dinilai karena pejabat negara yang berlatar belakang pengusaha mengalami penurunan bisnis.

“Rata-rata bertambah Rp 1 miliar sebagian besar di tingkat kementerian,” ujar Pahala dalam Webinar LHKPN dipantau dari live streaming Youtube KPK, Selasa (7/9/2021).

KPK mengungkapkan, kenaikan harta penyelenggara karena beberapa hal. Diantaranya apresiasi nilai asset (karena kenaikan nilai pasar), penambahan asset (jual, beli, waris), penjualan asset dengan harga diatas harga perolehan, pelunasan pinjaman, dan adanya harta yang tidak dilaporkan pada pelaporan sebelumnya.

Sementara penurunan harta diantaranya karena depresiasi nilai asset (karena nilai pasar turun/ada penyusutan asset), penjualan aset dengan harga di bawah harga perolehan. Lalu, pelepasan aset karena rusak atau dihibahkan, penambahan nilai utang.

Pahala kemudian mengatakan, pihaknya akan berupaya agar tidak hanya tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN saja yang bagus. Akan tetapi, juga mendorong kelengkapan LHKPN. KPK siap memfasilitasi penyelenggara negara agar pelaporan LHKPN juga memenuhi unsur kelengkapan yang akurat.

Sebab, pada periode 2018 – 2020, KPK melakukan pemeriksaan LHKPN terhadap 1.665 penyelenggara negara. Hasilnya 95% LHKPN yang disampaikan tidak akurat. Hal itu diantaranya berupa lampiran tidak pas, nilainya tidak benar/akurat/masuk akal.

Selain itu, ada juga harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Baik tanah, bangunan, rekening bank, maupun investasi lain.

“95% memang tidak akurat, secara umum banyak harta yang tidak dilapor. Tidak boleh lagi LHKPN diisi seenaknya. Mulai tahun 2021 kalau laporannya tidak lengkap tidak kita terima,” kata Pahala.

Facebook Comments

Iklan
Artikulli paraprakKoes Hendratmo Meninggal Dunia di Usia 79 Tahun
Artikulli tjetër2 Mahasiswa di Makassar Ditangkap, Edarkan Ganja 1 Kg