Baliho Ganjar dan Mahfud MD diturunkan oleh Satpol PP ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Bali. Terkait hal ini capres PDIP Ganjar Pranowo mengaku kebingungan.
Hal ini disampaikan ganjar usai menghadiri Mukernas ke-V Persada di Prama Beach Hotel, Bali pada Rabu 1 November 2023 siang.
“Saya lagi coba bertanya-tanya kenapa dicopot,” ujar Ganjar.
Namun, baliho Ganjar dan Mahfud MD tersebut tidak dipersoalkan mantan Gubernur Jawa Tengah ini apabila memang baliho itu melanggar aturan.
Apabila dinilai tak melanggar aturan, Ganjar meminta agar segenap pihak tak perlu berlebihan menindaklanjuti baliho itu.
“Kalau memang ada yang melanggar silahkan dicopot. Kalau tidak ada yang melanggar, sebaiknya tidak perlu berlebihan,” ujarnya.
Ganjar telah berkomunikasi dengan Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster pascapencopotan baliho Ganjar dan Mahfud MD itu.
Informasi yang diperolehnya, baliho Ganjar dan Mahfud MD tersebut telah terpasang kembali seperti semula.
“Saya senang sudah berkomunikasi dengan Pak Wayan Koster. Kemarin ada statement, dan sudah dipasang lagi,” ujarnya.
Sebelumnya, Baliho Ganjar dan Mahfud MD diturunkan Satpol PP Bali pada Selasa 31 Oktober 2023 kemarin.
Sebab, baliho pasangan Capres-Cawapres usungan PDIP dan sejumlah partai politik ini diturunkan jelang kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo ke Kabupaten Gianyar, Bali.
Tanggapan Jokowi Baliho Ganjar dan Mahfud MD dicopot
Menanggapi isu pemindahan baliho capres PDIP Ganjar Pranowo, Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara.
Jokowi mengatakan bahwa pemerintah daerah baik itu Kabupaten, kota, serta provinsi dan juga pemerintah pusat harus netral.
“ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral,” kata Jokowi usai meninjau tol Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, Rabu, (1/11/2023).
Oleh karenanya kata Jokowi setiap pemindahan atribut partai, pemerintah daerah harus meminta izin dan berkomunikasi kepada pengurus partai di wilayah tersebut.
Komunikasi dengan pengurus partai di daerah kata Jokowi menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dengan partai politik karena memindahkan atribut partai.
“Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik,” tuturnya.
Terkait apakah atribut partai tersebut menyalahi aturan tata kota, kata Jokowi sebaiknya ditanyakan kepada pemerintah daerah.
“Ya itu semuanya urusan pemerintah daerah,” pungkasnya.
