Pemindahan ibu kota baru di Myanmar ternyata tidak berjalan mulus. Kini, ibu kota bernama Naypyidaw itu menjelma menjadi ‘kota hantu’
Proyek pembangunan pemindahan ibu kota baru yang awalnya berada di Kota Yangon itu dimulai sejak tahun 2001 dan selesai 2005.
Pada 5 Februari 2005, para jenderal yang berkuasa di Myanmar mengumumkan untuk memindah pusat ibu kota ke Naypyidaw. Dikutip dari The Globalist, ibu kota baru Myanmar ini luasnya lebih dari 2.700 mil persegi dan semula hanya berupa padang rumput kosong.
Terkait dengan alasan pemindahan ibu kota, hingga saat ini belum ada keterangan pasti yang menjelaskannya.
Namun, berdasarkan catatan Nikkei Asia, diduga pemindahan dilakukan untuk mewaspadai gerakan pro-demokrasi yang saat itu sedang berkembang. Ada juga yang mengatakan bahwa langkah itu sebagai bentuk strategi militer setempat.
Sejak tahun 2005 seluruh perangkat pemerintahan dengan cepat dipindahkan dari Yangon ke Naypyidaw. Dilansir dari Independent, total biaya yang dikeluarkan sebesar 4 miliar dolar AS guna membangun fasilitas kota dan 20 jalur jalan raya.
Meskipun menelan biaya yang cukup besar, saat ini media internasional banyak memberitakan bahwa ibu kota baru Myanmar ini telah menjadi “kota hantu”.
Berdasarkan keterangan jurnalis The Guardian, Taylor Weidman, yang mengunjungi kota itu pada Maret 2005, sebagian besar fasilitas di sana sangat terlihat sepi.
“Jalan raya yang luas benar-benar kosong, gelap, dan sangat hening. Tidak ada lalu lintas yang bergerak,” tulis Widman.
Selain itu, melansir dari Scand Asia, sejumlah fasilitas pusat perbelanjaan hingga kantor-kantor pemerintahan terlihat sangat kosong.
Beberapa hotel kelas atas yang mengakomodasi pemerintah dan pebisnis tampak sepi karena bandara di sana juga minim digunakan setelah dibuka pada 2011.
Beberapa pejabat pemerintah yang tinggal di sana cenderung lebih memilih meninggalkan ibu kota Naypyidaw karena kurangnya fasilitas komersial dan pendidikan.
Sebagian besar diplomat dan pebisnis asing juga tetap terikat dengan Yangon, meskipun pemerintah Aung San Suu Kyi mendorong kedutaan menempati kantornya di Naypyidaw.
Terjebak Utang China
Dilansir media India, ANI, Myanmar saat ini dilaporkan masuk dalam jajaran negara yang terancam gagal bayar utang China. Hal ini terjadi pasca negara itu jatuh dalam kudeta politik yang datang bersamaan dengan permasalahan ekonomi dan pengangguran.
Ini pun membuat China dengan mudah berinvestasi di sema bident di negara itu, mulai gas, kayu, giok, dan tembaga. Semua investasi ini memperoleh dukungan khusus dari jenderal militer Myanmar.
“Akibatnya, China memperoleh ladang gas dan lahan besar-besaran untuk pelabuhan Kyaukpyu dan Zona Ekonomi Khusus (SEZ) di Negara Bagian Rakhine secara gratis,” ujar media itu mengutip media lokal, Mizzima News.
Laporan itu pun menambahkan bahwa China kemudian ‘memelintir’ Myanmar untuk membuat konsesi diplomatik dan ekonomi. Ini, menurut media itu, dapat membawa Beijing lebih dekat dengan kepentingan militer di Samudera Hindia.
“China di Myanmar melanjutkan dengan ‘niat jahatnya’ dengan mempromosikan Belt and Road Initiative (BRI) melalui Myanmar untuk membantu menegaskan dominasi ekonomi dan militer di Samudera Hindia,” tulisnya.
“Karena hanya itu yang dapat memberi China akses ke samudra Hindia dan Pasifik pada saat yang sama untuk memenuhi pengepungan perbatasannya,” tambahnya lagi.
Selain BRI, Myanmar juga dilaporkan dicengkeram China dengan “Koridor Ekonomi China-Myanmar (CMEC)”. Di bawah proyek tersebut terdapat koridor transportasi yang terdiri dari jalan, rel kereta api, dan zona ekonomi khusus dari Kunming di provinsi Yunnan China hingga pantai Barat Myanmar.
Beijing juga baru-baru membangun rute pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Teluk Beibu yang baru di Provinsi Guangxi di Laut China Selatan ke Yangon. Bersamaan dengan itu China juga menekankan pembangunan kawasan industri di perbatasan negara bagian Shan dan negara bagian Kachin.
“Rute ini sangat penting karena rute tersebut merupakan satu-satunya jalan menuju 80% impor minyak dan gas di negara tersebut dan dapat memainkan peran penting dalam pengembangan Angkatan Laut China di wilayah tersebut,” tambah media itu.
