Gadis di bawah 18 tahun tengah diusulkan oleh Senat Prancis dilarang mengenakan jilbab di depan umum. Hal ini telah menuai kecaman, dengan tagar #HandsOffMyHijab beredar luas di media sosial. Memang, sebelumnya Jilbab telah menjadi subjek perdebatan selama puluhan tahun di Prancis.
Senat Prancis telah mengambil langkah yang merupakan bagian dari RUU “anti-separatisme” dan diklaim bertujuan untuk mendukung sistem sekuler negara, namun para kritikus mengecam, dengan alasan RUU itu menargetkan populasi Muslim minoritas.
Ketika membahas RUU ini pada 30 Maret, para senator menyetujui amandemen RUU yang menyerukan “larangan di ruang publik dari setiap simbol keagamaan (Jilbab) yang mencolok oleh anak di bawah umur dan pakaian atau baju yang akan menandakan inferioritas perempuan atas laki-laki”.
Larangan mengenakan jilbab itu memang belum menjadi undang-undang. Majelis Nasional Prancis diharuskan untuk menandatangani perubahan tersebut sebelum dapat diberlakukan. Namun, reaksi terhadap amandemen itu mengalir cepat, dengan beberapa menyebutkan RUU itu sebagai “UU menentang Islam”.
“Usia untuk menyetujui seks di Prancis: 15. Usia untuk menyetujui hijab: 18. Biarkan hal itu tenggelam. Ini bukanlah undang-undang yang melarang jilbab. Itu adalah hukum yang menentang Islam. #Handsoffmyhijab #FranceHijabBan,” tulis salah satu pengguna Twitter, dikutip dari Al Jazeera, Senin (12/4/2021).
“Saya pikir kita sudah membahas ini. Memaksa seorang perempuan memakai jilbab itu salah. Sama seperti memaksanya untuk melepas itu salah. Itu pilihan DIA,” ujar Najwa Zebian, seorang penulis Muslim keturunan Lebanon.
Di Instagram, atlet Olimpiade Ibtihaj Muhammad membagikan unggahan yang menyebut amandemen Senat mengindikasikan “Islamofobia semakin dalam di Prancis”.
“Inilah yang terjadi ketika Anda menormalkan ujaran kebencian anti-Islam dan anti-Muslim, bias, diskriminasi, dan kejahatan rasial – Islamofobia tertulis dalam undang-undang,” tulisnya dalam unggahan tersebut.
Amani al-Khatahtbeh, pendiri Muslim Women’s Day dan situs web Muslim Girl, juga menyinggung kontroversi tersebut. “Tidak ada pemerintah yang harus mengatur bagaimana seorang perempuan bisa berpakaian (Jilbab), apakah akan tetap memakai atau melepasnya,” cuitnya.
Model kelahiran Somalia, Rawdah Mohamed, mengatakan langkah Senat Prancis telah menempatkannya di “sisi kesetaraan yang salah”. “Larangan hijab adalah retorika kebencian yang datang dari tingkat pemerintahan tertinggi dan akan turun sebagai kegagalan besar dari nilai-nilai agama dan kesetaraan,” tulisnya dalam unggahannya di Instagram.
Majelis Nasional, majelis rendah Prancis yang didominasi oleh partai tengah Presiden Emmanuel Macron, La République En Marche (LREM), sangat mendukung RUU tersebut pada 16 Februari sebelum disahkan ke Senat yang dipimpin konservatif.
Undang-undang tersebut dibahas dalam suasana yang sangat sengit di Prancis setelah tiga serangan akhir tahun lalu, termasuk pemenggalan kepala guru Samuel Paty pada 16 Oktober. Undang-undang tersebut tidak secara khusus menyebutkan kata Islam, tetapi Muslim Prancis telah selama berbulan-bulan melakukan protes.
Sementara, bulan lalu, Amnesty International memperingatkan RUU itu menimbulkan “serangan serius terhadap hak dan kebebasan di Prancis” dan menyerukan “banyak ketentuan bermasalah” dari RUU tersebut agar dibatalkan atau diubah.
Pejabat lokal di Kota Rennes, Prancis menyampaikan sebuah masjid di kota itu dindingnya dicoreti grafiti bernada Islamofobia.
Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin mengecam kejadian itu di saat umat Islam seluruh dunia hendak memasuki bulan suci Ramadan. Kejadian ini hanya berselang beberapa hari setelah penyerangan ke sebuah masjid di sebelah barat Prancis.
Pengurus dan anggota komunitas muslim di Kota Rennes menemukan grafiti itu pada Minggu pagi di dinding masjid dan bangunan Pusat Budaya Islam. Coretan grafiti itu bernada menghina Islam dan Nabi Muhammad serta menyerukan dimulainya kembali Perang Salib. Mereka juga mendesak Katolik menjadi agama negara.
Muhammad Zaiduni, presiden dewan daerah muslim mengecam kata-kata grafiti itu. “Kami adalah anak-anak bangsa dan kami menghadapi kebencian, kekerasan dan barbarisme,” kata dia kepada AFP, seperti dilansir laman Al Arabiya, Minggu (11/4).
Darmanin dalam cuitannya kemarin menyerukan solidaritas dan mengatakan dia akan mengunjungi masjid itu. Wali Kota sosialis Natahlie Appere dan senator Valerie Boyer dari kubu aliran kanan mengecam aksi vandalisme di masjid itu.
Sebelumnya pada Kamis malam, pintu sebuah masjid di Kota Nantes hancur karena dibakar. Sehari kemudian seorang pemuda 24 tahun didakwa mengancam sebuah masjid di Le Mans, juga di barat Prancis.
Abdullah Zakri, presiden Pemantau Nasional Terhadap Islamofobia, mengecam segala tindakan yang dia sebut anti-Islam tersebut.
“Sayangnya, pernyataan dari sejumlah politisi justru semakin memperburuk keadaan,” jelasnya kepada AFP.
