Joe Biden telah memerintahkan penghentian pembangunan tembok di perbatasan AS-Meksiko, proyek utama pemerintahan Trump, memenuhi salah satu janji paling menonjol yang dibuat oleh presiden dari partai Demokrat itu selama kampanye kepresidenannya.
Presiden ke-46 itu, saat menghentikan perintah yang menyatakan keadaan darurat nasional terkait perbatasan selatan AS, mengatakan “tidak beralasan dan tidak ada lagi uang pembayar pajak Amerika yang dialihkan untuk membangun tembok perbatasan.”
“Saya juga mengarahkan peninjauan yang cermat terhadap semua sumber daya yang dialokasikan atau diarahkan untuk membangun tembok perbatasan selatan,” kata Biden dalam perintahnya, yang merupakan salah satu dari serangkaian perintah eksekutif yang dia tandatangani pada hari pertama menjabat setelah pelantikan.
Presiden mengatakan AS memiliki “hak dan kewajiban untuk mengamankan perbatasannya dan melindungi rakyatnya dari ancaman, tetapi membangun tembok besar yang membentang di seluruh perbatasan selatan bukanlah solusi kebijakan yang serius”.
“Ini adalah pemborosan uang yang mengalihkan perhatian dari ancaman nyata terhadap keamanan tanah air kita. Pemerintahan saya berkomitmen untuk memastikan bahwa AS memiliki sistem imigrasi yang komprehensif dan manusiawi yang beroperasi secara konsisten dengan nilai-nilai bangsa,” kata perintah tersebut.
Masih belum jelas apakah penghentian pembangunan tembok bisa permanen tanpa mengeluarkan undang-undang melalui Kongres, yang telah menyetujui dana untuk itu.
Perintah Biden mengarahkan penghentian pekerjaan pada “setiap proyek konstruksi di dinding perbatasan selatan, sejauh diizinkan oleh hukum, secepat mungkin tetapi tidak lebih dari tujuh hari sejak tanggal proklamasi ini”.
Ia juga menyerukan penilaian atas “legalitas pendanaan dan metode kontrak yang digunakan untuk membangun tembok” bersama dengan analisis konsekuensi administratif dan kontrak dari penghentian setiap proyek konstruksi dinding.
Presiden juga meminta pejabat tinggi pemerintahannya, termasuk menteri pertahanan, untuk “mengembangkan rencana (dalam 60 hari) untuk pengalihan dana mengenai tembok perbatasan selatan” yang akan mencakup pertimbangan untuk mengakhiri atau mengganti kontrak dengan kontraktor swasta yang terlibat dalam konstruksi dinding itu.
